Wagub Edy Pratowo Terima Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP Kalteng Tahun 2022

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id — Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), Bambang Ari Setiono, didampingi jajaran Koordinator Pengawasan menyerahkan Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP Kalteng tahun 2022 kepada Pemprov Kalteng yang diterima secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo. Penyerahan ikhtisar hasil pengawasan BPKP Kalteng tahun 2022 berlangsung di Ruang Rapat Wagub Kalteng, Jumat (17/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menyambut baik adanya Ikhtisar Hasil Pengawasan dari BPKP Kalteng terhadap kinerja Pemprov Kalteng selama tahun 2022 serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya, karena BPKP Kalteng telah melakukan pengawasan dan pendampingan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan senantiasa berupaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dalam Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP Kalteng, demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Bambang Ari Setiono, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022 BPKP Kalteng telah melakukan sejumlah pengawasan guna mengawal efektivitas dan akuntabilitas keuangan, serta pelaksanaan pembangunan di tengah meningkatnya tantangan yang muncul dari adanya dinamika lingkungan strategis seperti pandemi Covid-19, geopolitik, dan kondisi perekonomian.

Kegiatan pengawasan terbagi dalam beberapa aspek yang meliputi menghadapi inflasi dengan ketahanan pangan, peningkatan kualitas hidup manusia, pengembangan potensi daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penyerapan anggaran, hingga antisipasi kecurangan dalam rangka proteksi daerah.

Diharapkan hasil pengawasan BPKP Kalteng dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemprov Kalteng, melalui jajaran inspektorat provinsi/kabupaten/kota dalam memetakan risiko-risiko untuk melakukan perbaikan pada program yang belum terlaksana ataupun menemui hambatan saat proses pelaksanaannya.

“BPKP Kalteng akan selalu siap mendampingi jajaran Pemprov Kalteng dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel,” pungkas Bambang. (red)