Wamendagri tekankan sinergi Pemkab Barito Utara jamin PSU pilkada aman

Muara Teweh, Borneodaily.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menekankan Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, menjamin pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) aman.

“Pentingnya sinergi antar sektor untuk menjamin PSU berjalan aman, tertib, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjaga netralitas dan profesionalisme di setiap tahapan pelaksanaan,” kata Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi bersama Pemkab Barito Utara kesiapan pelaksanaan PSU di Muara Teweh, Jumat (18/7/25).

Menurut dia, pelaksanaan PSU adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Kami mengapresiasi kesiapan Pemkab Barito Utara bersama stekeholder lainnya dalam mendukung seluruh tahapan PSU,” kata Ribka Haluk.

Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamendagri di daerahnya. Kunjungan ini menjadi dukungan moral yang sangat berarti dalam menyukseskan PSU dan mengawal masa transisi pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.

“Kehadiran Ibu Wamendagri di Barito Utara adalah kehormatan bagi kami. Ini menambah semangat seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan PSU serta mengawal masa transisi pemerintahan dengan baik,” kata dia.

Indra menegaskan kesiapan pemerintah daerah pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara 2024 dari berbagai aspek, baik anggaran, personel, logistik, hingga dukungan keamanan dan kesehatan.

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyukseskan PSU sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Indra menjelaskan bahwa total 270 Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan digunakan dalam PSU, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa.

Pemerintah daerah, katanya, telah menyalurkan 100 persen dana hibah untuk KPU, Bawaslu, Kodim, dan Polres Barito Utara, senilai total Rp35,3 miliar.

“Dana tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025,” kata Pj Bupati.Tim