Pemkab Barsel Raih WTP ke-6 Secara Berturut-turut

BUNTOK, borneodaily.co.id — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel), karena berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 kali secara berturut-turut atas LKPD 2022.

Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Tengah, diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Barsel Lisda Arriyana di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Jumat (19/5/2023).

Pj Bupati Barsel Lisda Arriyana usai menerima penghargaan tersebut mengatakan, Pemkab Barsel akan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah dan menjadi pendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

“Alhamdulillah tahun ini Pemkab Barsel kembali menerima penghargaan WTP, prestasi yang sama juga pernah diraih Pemkab Barsel enam kali berturut-turut, dengan penghargaan ini diharapkan seluruh jajaran Pemkab Barsel dapat lebih giat lagi,” ucap Pj Bupati

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barsel, Akhmad Akmal Husein, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian kembali WTP oleh Pemkab Barsel. Dirinya berharap raihan WTP ke-6 ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

“Artinya kali ini seharusnya menjadi motivasi untuk bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan tata kelola keuangan di Kabupaten Barito Selatan ini, dan tidak mustahil bahwa opini tersebut akan bisa kita raih lagi untuk yang ke-7 kali secara berturut-turut,” ungkap Akmal Husein.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa raihan opini WTP ini bukan berati tidak ada kekurangan. Akan tetapi, kekurangan tersebut masih dalam batas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan kekurangan inipun telah disampaikan oleh BPK-RI, melalui LHP untuk menjadi bahan tindaklanjut oleh pemerintah daerah.

“Untuk pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh BPK pada tahun ini cukup luar biasa, menguras energi bagi seluruh jajaran Pemerintah kabupaten Barito Selatan. Karena ada beberapa yang telah kita laksanakan tapi masih ada kekurangan. Nah ini yang akan kita benahi pada tahun ini,” tegasnya. (rul)