Ekspansi Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masih Dipertimbangkan

Kereta cepat Jakarta-Bandung, yang diberi nama “Whoosh” yang merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat, telah resmi diresmikan dan mulai beroperasi. Meskipun kesuksesan proyek ini adalah sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, rencana ekspansi lebih lanjut dari Jakarta hingga ke Surabaya masih dalam pembahasan. Rencana ekspansi ini sempat tersandung oleh rumor pembatalan, namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah membantah rumor tersebut. Dia mengklarifikasi bahwa kelanjutan proyek ini masih menjadi perdebatan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkannya hingga ke Surabaya, melalui Solo, Jawa Tengah.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu yang paling ambisius di Indonesia. Namun, seperti banyak proyek infrastruktur besar, proyek ini juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah pembengkakan biaya proyek yang signifikan. Suku bunga pinjaman untuk menutupi pembengkakan biaya ini telah disepakati sebesar tiga persen, yang lebih rendah dari tawaran awal yang diminta oleh Tiongkok sebesar empat persen.

Total pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai USD1,2 miliar, dengan Indonesia harus menanggung utang sebesar USD550 juta. Untuk mengatasi beban keuangan ini, pemerintah memberikan jaminan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ini juga berarti bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus mencari dana tambahan untuk membayar utang dari pembengkakan biaya proyek.

Dalam menghadapi kendala ini, sejumlah akademisi telah mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali rencana ekspansi kereta cepat Jakarta-Surabaya. Mereka berpendapat bahwa sebelum melanjutkan proyek yang lebih besar, pemerintah harus memeriksa hasil dari proyek Jakarta-Bandung yang lebih kecil terlebih dahulu. Hal ini penting mengingat bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digunakan untuk mendanai proyek ini juga merupakan beban bagi negara.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek ekspansi hingga ke Surabaya.

“Sekarang (proyek kereta cepat) sampai Tegalluar (Bandung), tapi nanti akan sampai Surabaya untuk kabinet selanjutnya,” ujarnya pada Senin, 31 Juli 2023. Namun, dia juga mengakui bahwa pembahasan mengenai kelanjutan proyek ini masih berlangsung.

Pendukung proyek ini berpendapat bahwa kereta cepat Jakarta-Surabaya akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan konektivitas antara dua kota terbesar di Indonesia. Ini akan membantu dalam pengembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah. Selain itu, proyek ini diharapkan akan mengurangi tekanan pada transportasi udara dan jalan raya yang sudah padat.

Namun, penentang proyek ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya dan kerumitan proyek ini harus menjadi perhatian serius. Mereka khawatir bahwa proyek ini dapat menjadi beban keuangan yang besar bagi negara. Selain itu, ada kekhawatiran terkait dengan dampak lingkungan dari pembangunan kereta cepat, terutama jika proyek ini melibatkan penggusuran besar-besaran.

Kendala biaya adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun suku bunga pinjaman pembengkakan biaya telah disepakati sebesar tiga persen, ini masih merupakan jumlah yang signifikan. Pada awalnya, Tiongkok meminta suku bunga empat persen, tetapi kesepakatan akhir lebih menguntungkan Indonesia.

Total pembengkakan biaya proyek ini mencapai USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,4 triliun (dengan kurs saat ini). Indonesia harus menanggung utang sebesar USD550 juta atau sekitar Rp8,2 triliun. Dana ini akan dibayarkan Indonesia melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Pemerintah telah memberikan jaminan APBN untuk proyek ini melalui Peraturan Menteri Keuangan 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Ini memberikan jaminan keuangan bagi proyek ini, sehingga pembengkakan biaya dapat ditutupi.

Namun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) proyek Jakarta-Bandung, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memiliki saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), harus mencari dana tambahan untuk membayar utang dari pembengkakan biaya proyek.

Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan mengajukan pinjaman kepada pemerintah sebagai jaminan proyek tersebut jika terjadi perubahan cost overrun dalam pengerjaan proyek dan divalidasi audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini akan membantu menutupi defisit keuangan yang diakibatkan oleh pembengkakan biaya proyek.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah sebuah proyek yang penting dalam upaya meningkatkan konektivitas antara dua kota utama di Indonesia. Namun, biaya pembangunan yang terus meningkat harus dikelola dengan bijak. Jaminan APBN dan upaya PT KAI untuk mencari  tambahan dana adalah langkah penting dalam menjaga kelancaran proyek ini.

Namun, ada juga argumen yang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam melanjutkan rencana ekspansi hingga ke Surabaya. Beberapa akademisi menyarankan agar hasil dari proyek Jakarta-Bandung dinilai terlebih dahulu sebelum melanjutkan proyek yang lebih besar. Mereka mengingatkan bahwa PMN yang digunakan untuk mendanai proyek ini juga merupakan beban bagi negara.

Djoko Setijowarno, seorang akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata, berpendapat bahwa rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebaiknya dibatalkan sementara waktu. Dia menekankan pentingnya melihat hasil dari proyek Jakarta-Bandung sebelum melanjutkan proyek yang lebih besar. Dalam pandangannya, proyek ini harus dipertimbangkan secara hati-hati, mengingat PMN yang juga menjadi tanggungan negara.

Keputusan mengenai ekspansi kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah. Meskipun ekspansi ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar, penting untuk memastikan bahwa manfaat ini sebanding dengan biaya dan risiko yang terlibat. Selain itu, upaya untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial dari proyek ini juga harus menjadi pertimbangan serius.

Dalam mengambil keputusan mengenai rencana ekspansi ini, pemerintah harus melibatkan para ahli dan mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat. Keputusan ini akan memiliki dampak jangka panjang pada ekonomi dan lingkungan Indonesia, sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat.

*) Dosen UNTAG Banyuwangi