Meski Anggaran Terbatas, DPRD Pastikan Proyek Infrastruktur Kalteng Tetap Jalan

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Proyek-proyek infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dipastikan tetap berjalan.

Hal ini ditegaskan oleh Lohing Simon, Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, meskipun ada penyesuaian anggaran dalam perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun ini.

Penegasan ini disampaikan Lohing usai Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kalteng bersama Dinas PUPR Kalteng pada Rabu (25/6/2025), yang membahas pagu anggaran dan pelaksanaan sejumlah proyek jalan.

Dalam rapat tersebut, Lohing memastikan tidak ada penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran yang signifikan.

“Kita sudah bahas bersama PUPR. Tidak ada perubahan pada angka pagu anggaran, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak ada pergeseran,” jelasnya.

Meskipun pagu anggaran tetap, Lohing, yang juga Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kalteng, mengungkapkan adanya beberapa proyek yang pembayarannya tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran ini. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD dan Dinas PUPR telah menyepakati mekanisme pembayaran tunda. Kontraktor yang menyanggupi untuk menyelesaikan fisik proyek, sisa pembayarannya akan dialokasikan dalam anggaran tahun depan.

“Silakan bagi kontraktor yang menyanggupi menyelesaikan fisik, tapi pembayarannya kekurangan dianggarkan untuk tahun depan. Ini sudah kita sepakati bersama,” katanya.

Namun, tidak semua kontraktor siap dengan skema ini. Lohing menambahkan, dari total 44 paket proyek infrastruktur jalan, hanya sekitar 20 persen kontraktor yang sanggup menyelesaikan proyek dengan sistem pembayaran tunda.

“Artinya hanya 20 persen yang siap melanjutkan fisik tahun ini dan dibayarkan tahun depan. Sisanya, sekitar 80 persen, hanya akan menyelesaikan sesuai besaran anggaran yang tersedia saat ini,” ungkapnya.

Meskipun terjadi efisiensi anggaran dan penyesuaian mekanisme pembayaran, DPRD memastikan bahwa proyek-proyek prioritas tetap terlaksana.

“Apa yang sudah tertuang di dalam rencana kerja PUPR Kalteng itu kita bahas dan kita pastikan tetap berjalan sesuai kesanggupan dan efisiensi yang ada,” tutup Lohing.

Dengan demikian, masyarakat Kalteng dapat optimis bahwa pembangunan infrastruktur vital akan terus berlanjut, didukung oleh koordinasi antara DPRD dan Dinas PUPR demi kemajuan daerah. (Red)