Ketua DPRD Kalteng Hadiri Rakor Kesiapan PSU Barito Utara

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Drs. Arton S. Dohong, menunjukkan komitmennya terhadap proses demokrasi dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Barito Utara. Rakor penting ini berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Rabu (25/6/2025).

Rakor ini menjadi forum krusial yang menyatukan berbagai pihak terkait. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari rakor ini adalah untuk memastikan pelaksanaan PSU Kabupaten Barito Utara berjalan dengan aman, tertib, dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Arton S. Dohong menegaskan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam menjaga integritas dan stabilitas selama proses PSU. Ia mengingatkan bahwa momentum PSU harus dimanfaatkan secara optimal sebagai kesempatan untuk memperkuat kualitas demokrasi di daerah.

“Kita semua harus berkomitmen untuk menciptakan suasana yang kondusif. PSU ini bukan hanya soal pelaksanaan ulang, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki kualitas demokrasi,” tegas Arton.

Pernyataan ini menggarisbawahi visi bahwa PSU bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah peluang emas untuk menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Arton juga secara khusus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menjaga ketertiban, serta menghindari segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi. Menurutnya, keberhasilan PSU ini akan menjadi cermin kedewasaan politik masyarakat Barito Utara dan Kalteng secara umum.

Kehadiran Ketua DPRD Kalteng dalam rakor ini menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap kelancaran dan keabsahan proses Pemungutan Suara Ulang di Barito Utara. Ini juga merupakan sinyal kuat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi demi tercapainya PSU yang jujur, adil, dan transparan. (Red)