DPRD Kalteng Dorong Inovasi Penguatan PAD untuk Kurangi Ketergantungan Fiskal ke Pusat

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – DPRD Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi kebijakan fiskal guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah hingga saat ini masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perubahan kebijakan pemerintah pusat berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah.

“Ketergantungan fiskal kita terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Jika pusat mengurangi dana transfer ke daerah, tentu akan berdampak pada kita. Sementara itu, banyak potensi pendapatan di daerah yang regulasinya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Purdiono, Jumat (26/6/2026).

Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan.

Menurut Purdiono, penguatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu membangun sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru sesuai potensi masing-masing daerah.

Ia meyakini Kalimantan Tengah masih memiliki berbagai peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD, baik melalui optimalisasi sektor unggulan maupun inovasi dalam pengelolaan aset dan pelayanan daerah.

“Oleh karena itu, kami di DPRD terus mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi kebijakan fiskal guna memaksimalkan dan menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Purdiono berharap upaya penguatan PAD dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.(Red)