Ampera AY Mebas: Keberhasilan APBD Diukur dari Manfaat yang Dirasakan Masyarakat

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak hanya dinilai dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap program yang didanai APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas, mengatakan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 akan dilakukan secara menyeluruh. DPRD akan mencermati berbagai aspek, termasuk besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) beserta faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya sisa anggaran tersebut.

Menurut Ampera, SiLPA yang muncul akibat efisiensi penggunaan anggaran dapat dipandang sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang baik. Namun, apabila sisa anggaran terjadi karena adanya program yang tidak terlaksana atau realisasi kegiatan yang belum optimal, kondisi tersebut perlu dievaluasi secara serius.

“Kalau nanti SiLPA ternyata besar, tentu harus kita teliti lebih mendalam. Kita ingin mengetahui apakah itu murni karena efisiensi atau justru ada program yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya,” ujar Ampera AY Mebas, Rabu (1/7/2026).

Ia menilai evaluasi terhadap pelaksanaan APBD harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran. Dengan evaluasi tersebut, berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program dapat diidentifikasi sebagai bahan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, DPRD akan menelaah seluruh komponen laporan keuangan daerah untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.

“Kalau di luar faktor efisiensi, berarti ada yang perlu dikaji. Bisa saja perencanaannya sudah dibuat, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan maksimal. Itu yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ampera berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Yang kami inginkan bukan sekadar serapan anggaran yang tinggi, tetapi anggaran itu benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus berjalan secara optimal dan akuntabel,” pungkasnya.(Red)