KETIKA ANGGARAN NEGARA BERGESER, APAKAH KEPENTINGAN RAKYAT IKUT TERGESER?

Dunia sedang menghadapi situasi geopolitik yang semakin tidak menentu. Konflik bersenjata di berbagai kawasan, terutama di Timur Tengah dan Eropa Timur, telah memperlihatkan bahwa persoalan keamanan internasional tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai urusan pertahanan dan diplomasi. Lebih dari itu, ketegangan geopolitik telah berkembang menjadi persoalan ekonomi global yang berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan negara, perdagangan internasional, hingga keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antarnegara telah menciptakan ketidakpastian yang meluas. Gangguan terhadap distribusi energi, perubahan arus perdagangan internasional, meningkatnya biaya logistik, serta ketidakpastian investasi menjadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh banyak negara. Situasi ini memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi suatu negara tidak sepenuhnya ditentukan oleh kondisi domestik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan keamanan internasional.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kondisi tersebut menjadi tantangan yang tidak sederhana. Ketergantungan terhadap perdagangan internasional, kebutuhan impor energi, serta keterhubungan dengan rantai pasok global membuat Indonesia memiliki kerentanan terhadap berbagai guncangan eksternal. Ketika harga energi dunia meningkat, tekanan terhadap anggaran negara berpotensi semakin besar. Pemerintah harus menghadapi pilihan yang tidak mudah antara menjaga stabilitas harga domestik, mempertahankan daya beli masyarakat, membiayai pembangunan, dan memastikan keberlanjutan fiskal.

Salah satu persoalan utama yang muncul dari eskalasi geopolitik adalah meningkatnya tekanan terhadap keuangan publik. Kenaikan harga minyak dan gas dunia, misalnya, dapat memberikan konsekuensi langsung terhadap anggaran negara, khususnya melalui pembiayaan subsidi energi dan kompensasi kepada badan usaha yang menjalankan penugasan pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi penting karena energi merupakan salah satu komponen strategis yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika harga energi global mengalami kenaikan, pemerintah dihadapkan pada dilema kebijakan: menyesuaikan harga energi domestik dengan risiko meningkatnya beban masyarakat atau mempertahankan stabilitas harga dengan konsekuensi bertambahnya tekanan terhadap APBN.

Di sisi lain, fragmentasi perdagangan global juga berpotensi memperbesar beban ekonomi nasional. Ketika hubungan perdagangan antarnegara mengalami gangguan, biaya produksi dan distribusi dapat meningkat. Industri yang bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya operasional, sementara pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri.

Persoalan lainnya adalah meningkatnya kebutuhan belanja pertahanan. Ketegangan geopolitik mendorong banyak negara untuk memperkuat kapasitas militer dan sistem keamanan nasional. Namun, peningkatan belanja pertahanan juga menimbulkan konsekuensi terhadap struktur pengeluaran pemerintah. Anggaran yang sebelumnya dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial berpotensi menghadapi persaingan dengan kebutuhan pembiayaan sektor pertahanan.

Dengan demikian, krisis geopolitik bukan hanya persoalan hubungan internasional, melainkan juga persoalan distribusi sumber daya publik. Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan strategis negara dan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori Displacement Effect yang dikembangkan oleh Alan T. Peacock dan Jack Wiseman dalam penelitian mereka pada 1961 dapat menjadi salah satu perspektif analisis yang relevan untuk memahami fenomena meningkatnya pengeluaran pemerintah akibat krisis,.

Dalam karya The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah tidak selalu berlangsung secara bertahap dan linier. Dalam kondisi normal, peningkatan belanja publik cenderung dibatasi oleh kemampuan masyarakat menerima beban pajak. Namun, ketika terjadi krisis besar, seperti perang atau gejolak sosial, kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat secara drastis.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya displacement effect, yaitu pergeseran tingkat pengeluaran publik ke tingkat yang lebih tinggi. Krisis membuat masyarakat cenderung menerima peningkatan beban pembiayaan negara karena terdapat kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Pada saat yang sama, pemerintah memperoleh ruang untuk meningkatkan penerimaan dan memperluas pengeluaran publik.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa setelah krisis berakhir, pengeluaran pemerintah tidak selalu kembali pada tingkat sebelumnya. Kebutuhan baru, perubahan prioritas kebijakan, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik dapat mempertahankan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi. Dalam kerangka Peacock dan Wiseman, fenomena ini berkaitan dengan perubahan batas toleransi masyarakat terhadap pajak atau tax tolerance.

Jika dikaitkan dengan situasi geopolitik global saat ini, teori tersebut memberikan gambaran mengenai potensi perubahan permanen dalam struktur fiskal negara. Peningkatan anggaran pertahanan, pembiayaan ketahanan energi, penguatan industri strategis, dan perlindungan ekonomi domestik dapat menjadi kebutuhan baru yang terus dipertahankan bahkan ketika tekanan geopolitik mulai mereda.

Namun, teori ini juga menghadirkan pertanyaan kritis bagi administrator publik, apakah peningkatan belanja negara benar-benar merupakan respons yang diperlukan untuk menghadapi krisis, atau justru membuka ruang bagi pembengkakan anggaran yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik?

Di sinilah pentingnya membedakan antara kebutuhan fiskal yang bersifat strategis dan pengeluaran yang tidak produktif. Krisis memang dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperluas pengeluaran, tetapi bukan berarti seluruh peningkatan anggaran dapat dibenarkan tanpa evaluasi.

Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi pedoman utama pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Artinya, respons terhadap krisis tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan alokasi anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perencanaan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi risiko fiskal yang bersumber dari perubahan harga energi, gangguan perdagangan internasional, dan ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, diversifikasi sumber energi, penguatan industri domestik, serta peningkatan kapasitas produksi nasional harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah transparansi dalam pengalokasian anggaran. Peningkatan belanja pertahanan maupun pembiayaan program strategis harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Jangan sampai narasi mengenai ancaman geopolitik justru digunakan untuk membenarkan pengeluaran yang tidak transparan, tidak tepat sasaran, atau minim manfaat bagi masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang mampu dikelola, tetapi juga dari kemampuannya mengubah sumber daya publik menjadi manfaat nyata. Oleh sebab itu, efisiensi anggaran, koordinasi antarlembaga, serta kualitas pengambilan keputusan harus menjadi bagian penting dari agenda reformasi tata kelola keuangan negara.

Yang perlu dipahami adalah bahwa krisis geopolitik tidak selalu dapat dikendalikan oleh pemerintah suatu negara. Indonesia mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan konflik internasional atau menentukan arah kebijakan negara-negara besar. Namun, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan fiskal yang adaptif, perencanaan pembangunan yang realistis, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kesimpulannya, Teori Displacement Effect mengingatkan bahwa krisis dapat menjadi momentum perubahan besar dalam struktur pengeluaran pemerintah. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak boleh berlangsung tanpa evaluasi. Ketika pengeluaran publik meningkat akibat situasi darurat, pemerintah harus memastikan bahwa peningkatan tersebut menghasilkan kapasitas negara yang lebih kuat, bukan sekadar menciptakan beban fiskal baru yang harus ditanggung generasi berikutnya.

Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga agenda penting yang perlu diperhatikan. Pertama, memperkuat integrasi kebijakan fiskal dan moneter agar respons terhadap gejolak global tidak berjalan secara parsial. Kedua, meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Ketiga, memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui diversifikasi energi, penguatan industri strategis, dan pengembangan rantai pasok domestik.

Pada akhirnya, ketahanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat kemampuan pertahanannya, tetapi juga oleh seberapa tangguh sistem ekonomi dan keuangan publiknya dalam menghadapi tekanan eksternal.

Geopolitik global mungkin akan terus berubah, konflik dapat kembali terjadi, dan ketidakpastian ekonomi akan selalu menjadi bagian dari dinamika internasional. Namun, pemerintah tidak boleh menjadikan ketidakpastian tersebut sebagai pembenaran untuk mengabaikan disiplin fiskal dan akuntabilitas publik.

Sebab, anggaran negara bukan sekadar instrumen untuk membiayai kepentingan pemerintah, melainkan amanah publik yang harus dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Krisis boleh mengubah prioritas anggaran, tetapi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat.

*) Mahasiswa Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi