DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE: APAKAH PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI INDONESIA SUDAH TERWUJUD?

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini, pemerintah mulai memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, pendaftaran layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan lainnya. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama mengenai pemerataan akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.

Salah satu hal yang mendukung perkembangan pemerintahan digital adalah Digital Public Infrastructure (DPI). DPI merupakan infrastruktur dasar berbasis digital yang menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga untuk mendukung pelayanan serta transaksi digital. Dengan adanya DPI, berbagai sistem yang sebelumnya berjalan secara terpisah dapat saling terhubung. Hal ini dapat mengurangi proses administrasi yang berulang dan mempermudah pertukaran informasi antarinstansi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Pembahasan mengenai Digital Public Infrastructure (DPI) juga terdapat dalam buku Governansi Digital: Fondasi Konseptual Menuju Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Pemerintahan Modern karya Andhika Wahyudiono, khususnya pada Bab 3 tentang Infrastruktur Digital Publik dan Identitas Digital, Subbab 3.1 mengenai Konsep Digital Public Infrastructure (DPI). Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa DPI menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Pembahasan ini juga dapat dikaitkan dengan pemikiran Jane E. Fountain dalam bukunya Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change (2001). Fountain menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan teknologi, tetapi juga berhubungan dengan perubahan kelembagaan, struktur organisasi, dan cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, keberhasilan pemerintahan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan kerja sama antarinstansi.

Dalam penerapannya, Digital Public Infrastructure memiliki tiga pilar utama, yaitu identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data. Identitas digital digunakan untuk membantu masyarakat membuktikan identitasnya ketika mengakses layanan pemerintah. Pembayaran digital memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara elektronik tanpa harus selalu menggunakan uang tunai. Sementara itu, pertukaran data memungkinkan berbagai instansi pemerintah saling terhubung dan berbagi informasi sesuai kebutuhan pelayanan. Ketiga pilar tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik yang lebih terintegrasi.

Meskipun demikian, penerapan DPI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum meratanya akses internet, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi juga berbeda-beda. Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi atau memahami prosedur pelayanan secara digital. Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat lanjut usia, maupun kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Jika pemerintah hanya mengutamakan pelayanan digital tanpa memperhatikan kondisi tersebut, maka sebagian masyarakat justru dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik.

Selain masalah akses, integrasi sistem antarinstansi juga masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Setiap instansi terkadang memiliki sistem dan aplikasi yang berbeda sehingga pertukaran informasi belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, masyarakat masih harus mengisi data atau melengkapi persyaratan yang sama ketika mengurus layanan di instansi yang berbeda. Padahal, salah satu tujuan utama DPI adalah menghubungkan berbagai sistem agar proses pelayanan menjadi lebih sederhana. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan menyusun sistem yang dapat saling terhubung.

Penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik, mudah, cepat, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan DPI, peraturan ini menjadi dasar bahwa pemanfaatan teknologi digital harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelayanan digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kondisi wilayah maupun kemampuan dalam menggunakan teknologi. Dengan demikian, penerapan DPI tidak hanya bertujuan mengembangkan teknologi pemerintahan, tetapi juga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih adil, efektif, dan merata.

Menurut pendapat penulis, penerapan DPI di Indonesia sudah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, pemerataan pelayanan digital belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat perbedaan akses internet, kemampuan masyarakat, dan kesiapan setiap instansi pemerintah. Pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada pengembangan aplikasi, tetapi juga perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menggunakannya. Pelayanan digital harus memberikan kemudahan, bukan justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

Permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 1997). Konsep ini menekankan pentingnya prinsip efektivitas dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang tepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, prinsip responsivitas menuntut pemerintah untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Jika dikaitkan dengan penerapan Digital Public Infrastructure (DPI), pemerintah perlu memastikan bahwa pelayanan digital dapat diakses dan digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses internet maupun kemampuan dalam menggunakan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya agar penerapan DPI dapat berjalan lebih merata. Pertama, pemerataan jaringan internet perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses. Kedua, pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat lebih memahami cara menggunakan layanan digital. Ketiga, sistem pelayanan antarinstansi perlu diintegrasikan agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik dan tidak menyulitkan masyarakat. Keempat, keamanan sistem dan perlindungan data pribadi harus diperhatikan agar masyarakat merasa aman ketika menggunakan layanan digital. Pemerintah juga tetap perlu menyediakan pelayanan secara langsung bagi masyarakat yang belum mampu mengakses layanan digital.

Bagan Keterkaitan Infrastruktur Digital Publik dengan Pelayanan Masyarakat

Bagan tersebut menjelaskan bahwa penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) bertujuan untuk mendukung pemerataan pelayanan publik digital di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti akses internet yang belum merata, kemampuan digital masyarakat yang berbeda-beda, sistem antarinstansi yang belum terintegrasi secara maksimal, serta keamanan data pribadi yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPI memiliki tiga pilar utama, yaitu identitas digital yang memudahkan masyarakat membuktikan identitas saat mengakses layanan pemerintah, pembayaran digital yang mempermudah transaksi secara elektronik, dan pertukaran data yang menghubungkan sistem informasi antarinstansi agar pelayanan menjadi lebih sederhana dan efisien.

Agar ketiga pilar tersebut dapat berjalan dengan baik, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan jaringan internet, memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat integrasi sistem antarinstansi, serta menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Intinya, keberhasilan penerapan DPI bukan hanya dilihat dari kecanggihan teknologi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan teknologi, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan publik digital.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Digital Public Infrastructure (DPI) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan pemerintahan digital di Indonesia. DPI membantu menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai instansi sehingga pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun, pemerataan pelayanan publik digital belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat keterbatasan akses internet, perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, serta sistem antarinstansi yang belum terintegrasi secara maksimal. Oleh karena itu, penerapan DPI perlu terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil.

Rekomendasi konkretnya yaitu pemerintah perlu memperluas pembangunan jaringan internet, khususnya di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa juga perlu menyediakan fasilitas pelayanan digital berupa komputer, jaringan internet, dan petugas pendamping untuk membantu masyarakat mengakses layanan publik. Selain itu, pemerintah perlu mengadakan pelatihan penggunaan layanan digital secara rutin agar masyarakat lebih memahami cara menggunakan aplikasi pelayanan pemerintah. Integrasi sistem antarinstansi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak perlu mengisi data yang sama secara berulang. Pemerintah juga harus memperkuat keamanan data pribadi serta tetap menyediakan pelayanan secara langsung bagi masyarakat yang belum mampu menggunakan teknologi. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik digital dapat berjalan lebih efektif, mudah diakses, dan merata bagi seluruh masyarakat. ***

*) Mahasiswa Fisipol Universitas 17 Agustus 1945