Belum Ada Larangan Pembatasan Mudik Antar Kabupaten di Kalteng

PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id  –  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Fahrizal Fitri menyampaikan sampai saat ini di Kalteng masih belum ada aturan pembatasan antar kabupaten/kota, yang ada hanya pembatasan antar provinsi.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Kepala Daerah se-Indonesia. Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Prov. Kalteng mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran secara virtual melalui video conference dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (03/5/2021).

Rakor dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian sekaligus memandu jalannya rapat. Turut hadir Menteri Perhubungan, Menteri Agama, Wakil Menteri Kesehatan, Kepala BNPB  Pusat, Kakorbinmas Baharkam Polri, Aslog Panglima TNI serta perwakilan dari Kejaksaan RI.

Fahrizal Fitri mengutarakan dalam rakor diminta semua komponen untuk bergerak melakukan post-post pendekatan yang mana pertanggal 6 Mei sudah ada larangan mudik dan tentu pengetatan terhadap proses ini terutama untuk Kalteng.

“Kita ada pos di Kabupaten Kapuas, Barito Timur termasuk di Lamandau,” imbuhnya seperti dikutif dari laman mmc.kalteng.go.id.

Lebih lanjut Fahrizal Fitri menyampaikan, terkait dengan pengetatan terhadap larangan mudik, Forkopimda akan melakukan pengecekan langsung di lapangan sekaligus melihat fasilitas umum seperti pasar terhadap penerapan protokol kesehatan.

“Jangan sampai perayaan hari besar keagamaan Idul Fitri ini menjadi kluster baru Covid-19,” tuturnya.

Mantan Kadis DLH Kalteng ini berharap dengan adanya gerakan dari provinsi ini, dapat diikuti oleh kabupaten/kota dan turun sampai ketingkat RT. Sampai saat ini Kalteng masih masuk zona penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hadir Aula Jayang Tingang diantaranya Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Abdul Razak, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dedi Prasetyo, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kajati Kalteng Imam Wijaya serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (red)