Bupati Barito Utara Minta OPD Kooperatif dalam Pemeriksaan Interim BPK RI

Muara Teweh, borneodaily.co.id – Bupati Barito Utara Shalahuddin menekankan pentingnya sikap kooperatif, terbuka, dan responsif dari seluruh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pesan tersebut disampaikan Bupati melalui Sekretaris Daerah Muhlis saat menerima tim pemeriksa BPK RI di Muara Teweh, Selasa.

Menurut Muhlis, pemeriksaan interim merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap melalui pemeriksaan ini dapat diketahui secara rinci berbagai hal yang masih menjadi kelemahan dalam laporan keuangan daerah, sehingga segera dilakukan pembenahan dan perbaikan,” kata Muhlis.

Ia menegaskan kehadiran tim BPK RI harus dipandang sebagai bagian dari proses pembinaan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai regulasi yang berlaku.

“Pemeriksaan ini merupakan upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Bupati juga berharap tim pemeriksa BPK RI dapat memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi konstruktif kepada seluruh perangkat daerah apabila ditemukan hal-hal yang belum sesuai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, seluruh kepala perangkat daerah diinstruksikan memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Seluruh perangkat daerah diminta kooperatif dan proaktif dengan menyiapkan data serta dokumen yang valid dan akurat demi kelancaran pemeriksaan,” tegasnya.

Adapun pemeriksaan interim tersebut dilaksanakan oleh Tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang dipimpin Albertus Aryo Andrianto bersama anggota tim Rizki Hadila, Andi Fachnilah Saty, Diajeng Prima Rahmayanti, dan Yogi Prasetyo.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap melalui pemeriksaan ini kualitas laporan keuangan daerah semakin baik serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.(red)