Gubernur Kalteng–Menhut RI Bahas Optimalisasi DBH-DR untuk Karhutla dan Ketahanan Pangan

JAKARTA, Borneodaily.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran terus memperkuat langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Bumi Tambun Bungai.

Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Gubernur Kalteng melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Gubernur Agustiar Sabran memaparkan kondisi faktual tata ruang Kalimantan Tengah yang sebagian besar merupakan kawasan hutan. Ia menjelaskan bahwa karakteristik wilayah tersebut membutuhkan pendekatan khusus dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur agar tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 81 persen merupakan kawasan hutan. Sisanya sekitar 19 persen adalah APL (Area Penggunaan Lain) yang berfungsi sebagai zona penyangga,” ungkap Gubernur.

Menurutnya, peran APL sebagai buffer zone sangat vital dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Oleh karena itu, Gubernur mengusulkan adanya fleksibilitas serta optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di zona tersebut.

Salah satu contoh konkret yang disampaikan adalah perlunya normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas air, mencegah banjir saat musim hujan, serta menjaga kebasahan lahan gambut di musim kemarau guna meminimalisir risiko Karhutla.

Selain isu kehutanan, pembahasan juga menyoroti komitmen Kalimantan Tengah dalam menyukseskan program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan. Gubernur menegaskan kesiapan Kalteng untuk menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional, sebagaimana mandat yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia menyatakan dukungan terhadap usulan optimalisasi DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Safiri. (Red)