Capaian Indikator PPS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalteng Masih Dibawah 50 Persen

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id — Capaian indikator Percepatan Penurunan Stunting (PPS) berdasarkan pelaporan PPS semester I baik provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat 46 dari 104 indikator yang capaiannya masih dibawah 50%.

Hal ini disamapaikan Ketua TPPS Provinsi Kalimantan Tengah H.Edy Pratowo dalam sambutannya yang dalam hal ini dibacakan oleh Sekretaris TPPS Provinsi Kalimantan Tengah dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes dalam acara Diseminasi hasil Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah di Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya, Senin (23/10/2023)

Lebih Lanjut dalam sambutanya Linae Aden menyatakan “Capaian indikator PPS tersebut tentunya dapat menjadi perhatian Tim Percepatan Penurunan Stunting baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memaksimalkan capaian dari target indikator tersebut pada pelaporan semester II tahun 2023 dan pada semua PD/Instansi/lintas sektor yang tergabung di TPPS baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk benar-benar mencermati indikator Rencana Aksi”

Linae Aden menjelaskan bahwa Daerah dalam PPS yang menjadi tanggungjawabnya dan berkomitmen untuk memberikan dukungan anggaran serta mengimplementasikan indikator tersebut dalam bentuk program kerja dan kegiatan” ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono, S.E.,Ak.,CA.,CFrA.,CGCAE yang hadir sebagai Narasumber menjelaskan bahwa dalam menurunkan angka prevelansi stunting, telah dimuat program prioritas untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam Strategi Nasional atau Stranas. Keseluruhan dari paket program ini diharapkan dapat tersedia secara memadai dan berkualitas (supply side) serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara utuh (demand side) oleh RT 1.000 HPK sebagai sasaran prioritas program.

“Terkait dengan penurunan stunting, BPKP telah berperan dalam melakukan kegiatan assurance, antara lain, evaluasi penurunan stunting yang hasilnya akan dipaparkan, verifikasi Disbursment Linked Indicator (DLI) Stunting, Verifikasi Hibah air minum dan air limbah, Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) APBD dan kegiatan lain yang berhubungan dengan intervensi sensitif dan spesifik,” tuturnya. (*red)