DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE: APAKAH PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI INDONESIA SUDAH TERWUJUD?

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini, pemerintah mulai memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, pendaftaran layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan lainnya. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama mengenai pemerataan akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.

Salah satu hal yang mendukung perkembangan pemerintahan digital adalah Digital Public Infrastructure (DPI). DPI merupakan infrastruktur dasar berbasis digital yang menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga untuk mendukung pelayanan serta transaksi digital. Dengan adanya DPI, berbagai sistem yang sebelumnya berjalan secara terpisah dapat saling terhubung. Hal ini dapat mengurangi proses administrasi yang berulang dan mempermudah pertukaran informasi antarinstansi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Permasalahan tersebut dibahas dalam materi BAB III tentang Infrastruktur Digital Publik dan Identitas Digital, khususnya Subbab 3.1 mengenai Konsep Digital Public Infrastructure (DPI). Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa DPI menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Pembahasan ini juga dapat dikaitkan dengan pemikiran Jane E. Fountain dalam bukunya Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change (2001). Fountain menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan teknologi, tetapi juga berhubungan dengan perubahan kelembagaan, struktur organisasi, dan cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, keberhasilan pemerintahan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan kerja sama antarinstansi.

Dalam penerapannya, Digital Public Infrastructure memiliki tiga pilar utama, yaitu identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data. Identitas digital digunakan untuk membantu masyarakat membuktikan identitasnya ketika mengakses layanan pemerintah. Pembayaran digital memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara elektronik tanpa harus selalu menggunakan uang tunai. Sementara itu, pertukaran data memungkinkan berbagai instansi pemerintah saling terhubung dan berbagi informasi sesuai kebutuhan pelayanan. Ketiga pilar tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik yang lebih terintegrasi.

Meskipun demikian, penerapan DPI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum meratanya akses internet, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi juga berbeda-beda. Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi atau memahami prosedur pelayanan secara digital. Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat lanjut usia, maupun kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Jika pemerintah hanya mengutamakan pelayanan digital tanpa memperhatikan kondisi tersebut, maka sebagian masyarakat justru dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik.

Selain masalah akses, integrasi sistem antarinstansi juga masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Setiap instansi terkadang memiliki sistem dan aplikasi yang berbeda sehingga pertukaran informasi belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, masyarakat masih harus mengisi data atau melengkapi persyaratan yang sama ketika mengurus layanan di instansi yang berbeda. Padahal, salah satu tujuan utama DPI adalah menghubungkan berbagai sistem agar proses pelayanan menjadi lebih sederhana. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan menyusun sistem yang dapat saling terhubung.

Penerapan pemerintahan digital di Indonesia juga memiliki dasar kebijakan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui SPBE, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan proses pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta mengembangkan sistem yang terintegrasi. Jika dikaitkan dengan DPI, penerapan SPBE dapat mendukung terhubungnya sistem pelayanan antarinstansi sehingga masyarakat tidak perlu menghadapi proses administrasi yang berulang.

Menurut pendapat penulis, penerapan DPI di Indonesia sudah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, pemerataan pelayanan digital belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat perbedaan akses internet, kemampuan masyarakat, dan kesiapan setiap instansi pemerintah. Pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada pengembangan aplikasi, tetapi juga perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menggunakannya. Pelayanan digital harus memberikan kemudahan, bukan justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

Permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan teori Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip yang relevan adalah efektivitas, yaitu bagaimana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang tepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, prinsip responsivitas juga penting karena pemerintah harus mampu memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam penerapan DPI, pemerintah perlu memastikan bahwa pelayanan digital dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses internet dan kemampuan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya agar penerapan DPI dapat berjalan lebih merata. Pertama, pemerataan jaringan internet perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses. Kedua, pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat lebih memahami cara menggunakan layanan digital. Ketiga, sistem pelayanan antarinstansi perlu diintegrasikan agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik dan tidak menyulitkan masyarakat. Keempat, keamanan sistem dan perlindungan data pribadi harus diperhatikan agar masyarakat merasa aman ketika menggunakan layanan digital. Pemerintah juga tetap perlu menyediakan pelayanan secara langsung bagi masyarakat yang belum mampu mengakses layanan digital.

Bagan Keterkaitan Infrastruktur Digital Publik dengan Pelayanan Masyarakat

Bagan tersebut menjelaskan bahwa penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) bertujuan untuk mendukung pemerataan pelayanan publik digital di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti akses internet yang belum merata, kemampuan digital masyarakat yang berbeda-beda, sistem antarinstansi yang belum terintegrasi secara maksimal, serta keamanan data pribadi yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPI memiliki tiga pilar utama, yaitu identitas digital yang memudahkan masyarakat membuktikan identitas saat mengakses layanan pemerintah, pembayaran digital yang mempermudah transaksi secara elektronik, dan pertukaran data yang menghubungkan sistem informasi antarinstansi agar pelayanan menjadi lebih sederhana dan efisien.

Agar ketiga pilar tersebut dapat berjalan dengan baik, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan jaringan internet, memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat integrasi sistem antarinstansi, serta menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Intinya, keberhasilan penerapan DPI bukan hanya dilihat dari kecanggihan teknologi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan teknologi, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan publik digital..

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Digital Public Infrastructure memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan pemerintahan digital di Indonesia. DPI dapat membantu menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga sehingga pelayanan publik menjadi lebih terintegrasi. Namun, pemerataan pelayanan digital masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses internet, rendahnya kemampuan digital sebagian masyarakat, dan belum maksimalnya integrasi sistem antarinstansi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan infrastruktur internet, memberikan pendampingan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menjaga keamanan data pribadi. Pelayanan secara langsung juga tetap perlu tersedia sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang belum dapat menggunakan teknologi. Dengan demikian, penerapan DPI tidak hanya menjadi perkembangan teknologi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih adil dan merata. ***

*) Mahasiswi Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi