LANDASAN KONSEPTUAL KEBIJAKAN FISKAL DAN FINANSIAL

Kebijakan fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan bagaimana negara memperoleh, mengelola, dan menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan fiskal bukan hanya persoalan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga mencerminkan bagaimana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Jika melihat kondisi Indonesia, terdapat beberapa persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Salah satunya adalah penerimaan pajak yang harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, subsidi, dan perlindungan sosial. Kebutuhan belanja yang besar tersebut terkadang tidak sebanding dengan kemampuan penerimaan negara sehingga pemerintah perlu menggunakan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan.Utang memang dapat membantu membiayai pembangunan tetapi jika terus digunakan tanpa pengelolaan yang tepat,berpotensi menimbulkan beban keuangan pada masa mendatang.

Pendapat saya, bahwa persoalan utama kebijakan fiskal Indonesia bukan hanya berapa besar uang yang dapat dikumpulkan negara, melainkan bagaimana uang tersebut dapat dikelola secara transparan, efektif dan tepat sasaran.

Persoalan ini dibahas dalam buku Kebijakan Fiskal dan Finansial : menjaga stabilitas Ekonomi di Tengah Risiko Global dan Transisi Hijau Karya Andhika Wahyudiono.Bab 1 tentang Landasan Konseptual Kebijakan Fiskal dan Finansial,khususnya Sub-bab 1.1 tentang Definisi Fiskal Pajak, Belanja, Utang.Sub -bab itu menegaskan bagaimana kebijakan fiskal bekerja secara terintegrasi dalam memengaruhi perputaran uang dan pembangunan. Pajak diposisikan sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai kebutuhan publik, sementara belanja negara menjadi wujud nyata dari intervensi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Untuk mencegah pengelolaan anggaran yang sembarangan,landasan konseptual fiskal ini dipagari secara ketat oleh hukum.Regulasi utama yang menjadi jangkar kebijakan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Undang-Undang ini menetapkan aturan Fiskal demi menjaga disiplin anggaran salah satunya Pasal 12 ayat (3) yang membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari produk Domestik Bruto (PDB) dan juga mematok jumlah akumulasi utang pemerintah maksimal 60% dari PDB.Batasan legal ini dirancang agar akselerasi pembangunan lewat instrumen belanja tidak mengorbankan kesehatan Fiskal jangka panjang/memicu krisis utang yang sistemik.

Masalah ini sangat relevan menggunakan Public Choice Theory yang dipopulerkan oleh James M.Buchanan,Teori ini memandang aktor-aktor di dalam Administrasi Publik (birokrat dan politisi) cenderung bertindak rasional demi kepentingan politik jangka pendek mereka sendiri. Dalam konteks Kebijakan Fiskal Indonesia Public Choice Theory menjelaskan mengapa pemerintah sering kali lebih memilih opsi popularitas dengan memperbesar belanja instan dan menutup lewat utang baru,ketimbang mengambil langkah politik berisiko tinggi seperti reformasi perpajakan yang agresif berpotensi memicu resistensi publik.

        Gambar Bagan : DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

       Bagan diatas menegaskan bahwa Kebijakan Fiskal Indonesia harus dikelola secara transparan efektif, dan efisien dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan ekonomi.melalui pendekatan James M. Buchanan menunjukkan bahwa kebijakan pajak, belanja, dan utang negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi saja tetapi juga kepentingan politik dan perilaku para pengambil keputusan. Intinya pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan jangka panjang bukan sekedar popularitas politik atau kepentingan jangka pendek, agar stabilitas keuangan negara tetap terjaga.

Kesimpulannya, Kebijakan Fiskal Indonesia bukan sekedar angka APBN, melainkan instrumen pengelolaan pajak, belanja, dan utang demi kesejahteraan rakyat, Tantangan terbesar saat ini terletak pada tata kelola anggaran yang harus transparan, efektif, dan tepat sasaran di tengah   besarnya kebutuhan belanja pembangunan yang belum sebanding dengan penerimaan negara. Demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang dan mencegah krisis sistemik, UU No. 17 Tahun 2003 hadir sebagai jangkar hukum yang membatasi defisit anggaran maksimal 3%  dan akumulasi utang maksimal 60% dari PDB. Namun, dalam realitasnya, Public Choice Theory dari James M. Buchanan menunjukkan adanya tantangan politik di mana para aktor publik cenderung mengambil keputusan rasional jangka pendek demi popularitas, seperti memperbesar belanja instan lewat utang baru dibandingkan melakukan reformasi perpajakan agresif yang berisiko memicu resistensi masyarakat. ***

*) Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi