DPRD Kalteng Dorong Optimalisasi PAD dari Kendaraan Operasional Perusahaan

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap keberadaan kendaraan operasional perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Menurutnya, potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu dioptimalkan seiring tingginya aktivitas dunia usaha di daerah.

Purdiono menilai masih terdapat kendaraan operasional milik perusahaan, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan, yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari luar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi karena berpotensi mengurangi kontribusi pajak kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perlu dipastikan apakah kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di Kalimantan Tengah telah terdaftar dan membayar pajak di daerah ini. Jika masih menggunakan pelat luar daerah, tentu potensi penerimaan dari PKB tidak masuk ke kas daerah,” ujar Purdiono kepada awak media di Kantor DPRD Kalteng, Selasa (3/6/2026).

Selain persoalan penerimaan pajak, ia juga menyoroti dampak tingginya mobilitas kendaraan angkutan perusahaan terhadap kondisi infrastruktur jalan. Menurutnya, aktivitas kendaraan dengan muatan berat turut meningkatkan beban jalan sehingga pemeliharaan infrastruktur menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Karena itu, Purdiono menilai perlu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap operasional kendaraan perusahaan agar sejalan dengan upaya menjaga kualitas infrastruktur sekaligus meningkatkan kontribusi sektor usaha terhadap pembangunan daerah.

Ia juga menyinggung pentingnya penguatan kebijakan terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor pertambangan maupun perkebunan perlu memperoleh porsi yang lebih proporsional untuk mendukung pembangunan.

Purdiono berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Tengah seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik melalui peningkatan penerimaan daerah maupun pembangunan infrastruktur yang memadai.

Ia menegaskan Komisi I DPRD Kalimantan Tengah akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya koordinasi dengan pemerintah pusat serta kementerian terkait guna mencari solusi terhadap pengelolaan kendaraan operasional perusahaan, optimalisasi PAD, dan peningkatan skema pembagian manfaat sumber daya alam.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diperlukan agar aktivitas investasi tetap berjalan dengan baik, sekaligus memberikan kontribusi yang seimbang terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.(red)