DPRD Kalteng Minta Distribusi Pupuk Bersubsidi Diawasi Lebih Ketat

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dinilai perlu diperkuat untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, meminta seluruh pihak ikut mengawasi distribusi komoditas tersebut agar tepat sasaran.

Menurut Sutik, pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian. Karena itu, ketersediaannya harus terjamin dan dapat diperoleh petani yang memang memenuhi ketentuan sebagai penerima.

“Semua pihak harus saling mengawasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan begitu, ketika petani membutuhkan pupuk, barangnya tersedia dan tidak sulit diperoleh,” ujar Sutik, Sabtu (25/7/2026).

Ia menilai pengawasan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Aparat penegak hukum, kelompok tani, pengelola kios penyalur, hingga masyarakat di tingkat desa perlu mengambil bagian dalam mengawasi jalur distribusi pupuk bersubsidi.

Sutik menyinggung adanya dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menurutnya dapat menjadi pembelajaran. Lemahnya pengawasan berpotensi membuka peluang bagi oknum tertentu untuk menyimpangkan pupuk bersubsidi demi mendapatkan keuntungan.

Ia menyebut pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani dapat disalahgunakan dengan cara dijual kepada perusahaan atau pihak lain dengan harga lebih tinggi.

“Syukurnya sudah ada pelaku yang diamankan. Itu menunjukkan pengawasan masyarakat memiliki peran besar sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi bisa terungkap,” katanya.

Selain pengawasan di lapangan, Sutik mendorong pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara penyaluran pupuk bersubsidi. Informasi tersebut perlu diberikan secara jelas kepada petani, kelompok tani, maupun kios yang ditunjuk sebagai penyalur.

Menurutnya, pemahaman mengenai mekanisme distribusi akan membantu mengurangi potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam penyaluran pupuk.

Sutik berharap koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dan distribusi yang transparan, pupuk bersubsidi diharapkan dapat diterima petani sesuai peruntukannya dan ikut mendukung peningkatan produksi pertanian serta ketahanan pangan di Kalteng.(red)