DPRD Kalteng Minta Pemprov Optimalkan Pendapatan Daerah untuk Perkuat Realisasi APBD

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng meningkatkan upaya optimalisasi pendapatan daerah agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan percepatan pendapatan daerah perlu menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi yang memiliki kewenangan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah.

Menurutnya, berdasarkan paparan yang diterima DPRD, realisasi APBD hingga pekan pertama Juni 2026 masih berada di kisaran 30 persen, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian pada semester berikutnya.

“Berdasarkan paparan yang kami terima, sampai minggu pertama Juni realisasi APBD masih sekitar 30 persen. Karena itu, kami berharap pemerintah provinsi melalui OPD terkait dapat lebih mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang dimiliki daerah,” ujar Junaidi, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, pendapatan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah dinilai perlu dilakukan sejak dini agar target tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Junaidi menilai Kalimantan Tengah masih memiliki sejumlah potensi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya tersebut, menurutnya, perlu didukung dengan pengawasan yang efektif, inovasi dalam pengelolaan pendapatan, serta koordinasi yang baik antarperangkat daerah.

“Semakin besar pendapatan daerah, semakin luas pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai semester kedua tahun anggaran menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi untuk mempercepat realisasi pendapatan melalui evaluasi terhadap sektor-sektor yang capaiannya masih belum optimal.

Selain mengejar target penerimaan, Junaidi mengingatkan agar pengelolaan pendapatan daerah tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

DPRD Kalteng berharap peningkatan pendapatan daerah tidak hanya mendukung pencapaian target APBD 2026, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(Red)