DPRD Kalteng Soroti Pentingnya Perencanaan APBD untuk Tekan SiLPA

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Penguatan DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut dinilai penting agar penyerapan anggaran dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan keberadaan SiLPA tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan baik. Menurutnya, perlu dilihat terlebih dahulu penyebab munculnya sisa anggaran tersebut.

“Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujar Sudarsono, Rabu (22/7/2026).

Ia menjelaskan, anggaran yang tidak terserap secara optimal berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan pemerintah. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik tidak sepenuhnya beredar di masyarakat.

Sudarsono menyebut terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan tingginya SiLPA. Di antaranya penyesuaian kebijakan, kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, hingga perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap proses pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.

“Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya.

Karena itu, ia meminta perangkat daerah, khususnya di lingkungan Pemprov Kalteng, meningkatkan kualitas perencanaan sejak penyusunan program hingga pelaksanaannya. Perencanaan yang lebih matang diharapkan dapat meminimalkan kendala yang berpotensi menghambat realisasi anggaran.

Selain itu, evaluasi terhadap program dengan tingkat penyerapan rendah perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui penyebab keterlambatan sekaligus menentukan langkah perbaikan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

“Di sisi lain, evaluasi terhadap program dengan tingkat serapan rendah juga perlu dilakukan secara berkala agar penggunaan APBD semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalteng,” jelasnya.(red)