Gubernur Kalteng Hadiri Rakor Pencegahan dan Penanganan Karhutla Tahun 2021

Kegiatan Rakor ini dibuka dengan mendengarkan laporan tertulis Sekretaris Daerah yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng, H. Nurul Edy yang menyampaikan bahwa tujuan Rapat Koordinasi kali ini dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Karhutla Prov. Kalteng Tahun 2021 diantaranya untuk Optimalisasi Sinergisitas Pemerintah, Lembaga Usaha dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Prov. Kalteng Tahun 2021. Selain itu, mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota segera melaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Bencana Karhutla.

H. Nurul Edy juga menyampaikan mengenai hasil Evaluasi Singkat kondisi Karhutla tahun 2019 dan tahun 2020. Pertama, Jumlah Hotspot berdasarkan satelit Terra dan Aqua tahun 2019 sebanyak 50.046 HS, dan pada Tahun 2020, Hotspot terpantau sebanyak 7.042 HS (berkurang 85,92% dibanding 2019). Kedua, luas areal terbakar berdasarkan data Posko PDB Karhutla, pada tahun 2019 seluas 13.099,21 Ha, dan pada Tahun 2020, luas areal yang terbakar di seluruh wilayah Kalteng seluas 787,96 Ha. Dapat dilihat Luasan tahun 2020 jauh lebih kecil dibandingkan Kebakaran Hutan Tahun 2019, menurun hingga 93,98%.

Sedangkan jumlah kejadian berdasarkan data Posko PDB Karhutla, tahun 2019 sebanyak 2.633 kali, dan jumlah kejadian pada tahun 2020, hanya 781 kali atau dapat dikatakan menurun hingga 70,34%. Terakhir, penegakan Hukum atau tingkat pelanggaran terkait karhutla tahun 2019 sebanyak 93 Laporan Polisi (LP), tahun 2020 sebanyak 12 LP (berkurang 87,09% dibanding 2019).

“Dengan menggunakan 4 indikator tersebut di atas, terlihat bahawa langkah penanganan karhutla semakin tahun semakin dapat dikatakan membaik, karena semua pihak sudah memberikan perhatian serius dalam upaya penanganannya, terbukti dari kasus karhutla yang terus menurun baik dari luas kebakaran dan jumlah kejadian karhutla,” ucap H. Nurul Edy.

“Ditambah dengan sinergisitas seluruh stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Prov. Kalteng telah berhasil menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat di Prov. Kalteng. Oleh karena itu, patutlah kita memberikan apresiasi kepada segala usaha yang telah dilakukan bersama bahkan ditengahtengah kondisi pandemi Covid-19 yang juga melanda Prov. Kalteng,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan langkah-langkah strategis dan Konkret Pengendalian Karhutla. Pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Satgas Pencegahan Karhutla Sampai Tingkat Kelurahan/Desa. Kedua, Satgas Pencegahan Karhutla Kabupaten/Kota memperkuat upaya pencegahan Karhutla di tingkat tapak meliputi Sosialisasi, Diseminasi dan pendampingan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, pelatihan, patroli Bersama. Ketiga, Pemerintah Kabupaten/Kota menentukan status kesiagaan dan darurat Karhutla dengan cepat dan tepat, sebagai dasar Provinsi menetapkan status. Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar hutan. Dan Kelima, optimalisasi restorasi gambut. Keenam, pemantapan personil dan peralatan. Terakhir Penyediaan anggaran DBH-DR dan BTT APBD Provinsi Kabupaten/Kota.

Dalam arahannya Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan bahwa di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau sehingga diharapkan agar setiap pemerintah daerah baik Kabupaten/ Kota agar lebih siap dan tanggap untuk mencegah dan menangani karhutla di daerahnya masing-masing.

Adapun upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan cara mengimplementasi Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, rapat Koordinasi Pemantapan Pencegahan Karhutla, ada Komitmen Bersama Untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap 2021,melakukan Pelatihan Pengelolaan Lahan Tanpa bakar (PLTB) yang didukung oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), Optimalisasi Peran Pentahelix dalam Pencegahan Karhutla, mengaktifkan satgas pencegahan atau posko lapangan di setiap kelurahan/desa yang rawan karhutla yang personilnya berasal dari unsur pemerintahan setempat, TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, relawan yang bertugas melakukan patroli, sosialisasi dan penyadartahuan karhutla dan melakukan Pemadaman baik secara dini atau pemadaman gabungan jika ada karhutla. (BA)