DPRD Dorong OPD Kooperatif dalam Pemeriksaan Interim BPK RI

MUARA TEWEH, Borneodaily.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, mengatakan pemeriksaan interim merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

“Pemeriksaan interim merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Nurul Anwar, Rabu (4/2/2026).

Ia menegaskan DPRD mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI karena hasilnya dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik dan akuntabel.

“Kami di DPRD sangat mendukung pelaksanaan pemeriksaan interim oleh BPK RI. Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik dan bertanggung jawab,” katanya.

Nurul Anwar juga mengapresiasi sikap Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang menyambut baik kedatangan Tim BPK RI serta menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memanfaatkan pemeriksaan interim sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan administrasi keuangan di masing-masing instansi.

Ia berharap langkah tersebut dapat membantu Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas opini BPK terhadap laporan keuangan daerah pada masa mendatang.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan. DPRD siap mendukung setiap langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (red)