Gubernur Sugianto Sabran Berdiskusi Langsung dengan Presiden Joko Widodo Terkait Pengendalian Inflasi di Daerah

JAKARTA, Borneodaily.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menghadiri langsung pertemuan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dengan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, bertempat di Istana Negara Jakarta, yang dilaksanakan secara luring dan daring, Senin (12/9).

Dalam kesempatan itu Gubernur H. Sugianto Sabran memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov. Kalteng dalam upaya menekan laju inflasi.

Sugianto Sabran menyatakan bahwa saat ini Pemprov. Kalteng sudah melaksanakan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi di Kalteng, diantaranya menggelar pasar murah, operasi pasar, pasar penyeimbang, hingga program sakuyan lombok, serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman kebutuhan-kebutuhan pokok jangka pendek.  “Beberapa minggu terakhir, ada pasar penyeimbang yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, dan Kotawaringin Timur. Pemprov. Kalteng juga menyediakan paket sembako murah untuk masyarakat setempat,” ucap Sugianto.

Lebih lanjut Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan kebijakan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov. Kalteng dalam rangka menurunkan inflasi yang diharapkan berada dibawah lima persen sampai akhir tahun 2022 mendatang.

Upaya pengendalian inflasi di Kalteng tersebut menggunakan strategi 4 K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi).  Strategi 4 K ini adalah mitigasi dampak kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga; menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0 persen dengan menjaga ketersediaan pasokan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); memperkuat koordinasi Pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi untuk menjaga kelancaran distribusi; serta memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Menanggapi arahan Presiden, Gubernur Sugianto menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan melibatkan seluruh stakeholders. “Segera kita tindaklanjuti arahan Bapak Presiden, kami akan melakukan langkah-langkah yang langsung menyentuh kepada masyarakat, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu intervensi Pemerintah sangat dibutuhkan, dan Pemerintah khususnya Kepala Daerah harus hadir di tengah masyarakat yang lagi mengalami kesulitan,” pungkasnya.

Dalam arahannya Jokowi mengatakan Pemerintah daerah agar tidak ragu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebab Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut. “Hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, Pemerintah pusat mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM,” jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar Rp2,17 triliun. Selain itu terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun. “Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Jokowi juga meminta Pemerintah daerah untuk memanfaatkan komponen belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan.

“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah, meskipun hanya Rp200 atau Rp500 (naik), segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” imbuhnya. (red)