Inflasi Kalteng 3,66 Persen, Pemprov Perkuat Pengendalian

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor bersama pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (5/5/2026).

Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 serta penyelenggaraan jaminan produk halal.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan.

“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan di pasar,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen.

Meski tergolong terkendali, sejumlah komoditas pangan masih memerlukan perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga.

Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta perangkat daerah terkait.

“Pengendalian inflasi menjadi perhatian bersama karena berpengaruh langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, inflasi di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 3,66 persen atau berada di peringkat ketujuh tertinggi secara nasional.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan.

Sejumlah strategi yang akan dioptimalkan antara lain pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, serta penguatan distribusi logistik antardaerah.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalteng Erwin Budiana, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng. (Red)