Kepala Daerah Harus Berada di Tempat, Saat Terjadi Bencana

PALANGKA RAYA, BorneoDaily.co.id – Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, pimpin Rakor Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana alam dan bencana non alam di Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (17/11/2021).

Rakor dihadiri Wakil Gubernur Kalteng, anggota Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya, Pj. Sekretaris Daerah, serta Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi vertikal terkait Prov. Kalteng. Hadir secara virtual unsur Pemerintah Kabupaten masing-masing didampingi instansi teknis.

Dalam arahannya, Gubernur mengatakan pada kondisi bencana banjir seperti ini, Pimpinan Daerah masing-masing agar berada di tempat, tidak perlu melakukan perjalanan ke luar daerah yang tidak perlu.

“Sebagai pimpinan daerah, harusnya merasa malu dengan masyarakatnya yang lagi menghadapi bencana, tapi malah Bupatinya melakukan perjalanan, sikap seperti itu tidak konsisten dengan janji dan sumpah jabatan yang dia ucapkan selaku pelayan rakyat,” ucap Sugianto.

Sebagaimana diketahui bahwa karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air meningkat dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah Kabupaten dan Kota se-Kalteng. Berdasarkan data BPBPK, Kabupaten yang terdampak diantaranya Kabupaten Katingan yang meliputi 12 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 34.335 jiwa, sedangkan Kabupaten kotawaringin Timur yang meliputi 8 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 11.272 jiwa, Kabupaten Barito Selatan yang meliputi 3 kecamatan, Kabupaten Kapuas yang meliputi 6 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 8.082 jiwa, Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi 3 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 3.200 jiwa dan Kota Palangka Raya yang meliputi 4 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 10.619 jiwa, sehingga total warga terdampak berjumlah 67.508 jiwa.

Gubernur mengingatkan kepada Bupati/ Wali Kota agar melalukan aksi cepat dalam penanganan bencana banjir dan dampaknya.

“Saya minta kabupaten/ kota untuk menganggarkan di tahun 2022 untuk penanggulangan bencana alam dan non alam, minimal 5 persen dari total APBD, agar penanganan bisa lebih cepat, dan tidak selalu berharap ke Provinsi. Provinsi memiliki tanggung jawab secara makro dan akan memberikan support penuh, tapi garda terdepan tentunya adalah pemerintah kabupaten/kota,” tegas Sugianto Sabran.

Gubernur Kalteng menginstruksikan kepada jajaran terkait , untuk melaksanakan beberapa langkah. Diantaranya terus menerus menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan memastikan bahwa perkembangan informasi peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG diterima dan dipahami oleh masyarakat, melakukan pengelolaan tata air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Misalnya dengan penyiapan kapasitas waduk, embung, danau, sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih, memastikan infrastruktur/sarana prasarana pengendali dan peringatan dini banjir dan longsor beroperasi dengan baik serta menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik dan peralatan, penyiapan dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat bencana (jalur dan tempat evakuasi, lokasi pengungsian) serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Lebih lanjut Gubernur juga mengingatkan bahwa bencana banjir masih dalam kondisi pandemi Covid -19, sehingga penanganan harus memperhatikan protokol kesehatan, disisi lain penanganan dampak banjir bisa dilakukan bersamaan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19 sekaligus pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

“Dampak banjir ditangani dengan baik, tapi penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi juga harus berjalan seiring” pungkas Sugianto.(Red)