Komisi II DPRD Kalteng Pelajari Model Rehabilitasi Hutan dari Gunungkidul

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memanfaatkan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai sarana mempelajari penerapan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), terutama dalam pengelolaan persemaian permanen serta upaya pemulihan daerah aliran sungai (DAS).

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, mengatakan Gunungkidul dipilih karena dinilai berhasil mengubah kawasan karst yang sebelumnya gersang menjadi wilayah yang lebih hijau dan produktif melalui program rehabilitasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, pengelolaan persemaian permanen di daerah tersebut dilakukan secara terencana dan memiliki sistem yang jelas, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Kalimantan Tengah dalam menangani lahan kritis maupun kawasan daerah aliran sungai.

Siti menjelaskan, model yang diterapkan di Persemaian Permanen BPDAS Serayu Opak Progo tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengembangan tanaman yang memiliki potensi ekonomi.

Ia menyebut berbagai jenis bibit yang dikembangkan tidak terbatas pada tanaman kehutanan, tetapi juga mencakup tanaman produktif seperti alpukat dan durian. Pendekatan tersebut dinilai mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan karena turut memberikan manfaat ekonomi.

Selama kunjungan berlangsung, rombongan Komisi II DPRD Kalteng juga mempelajari berbagai aspek teknis, mulai dari standar produksi bibit unggul, metode rehabilitasi secara vegetatif, hingga pelibatan kelompok tani hutan dalam proses penanaman dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi.

Hasil kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, termasuk mendukung upaya pemulihan daerah aliran sungai serta penanganan kawasan lahan kritis di berbagai daerah.

Siti menegaskan, pengalaman yang diperoleh dari Gunungkidul akan menjadi bahan masukan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara aktif.(red)