KPK Tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam Operasi Tangkap Tangan

JAKARTA, Borneodaily.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat daerah. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam operasi yang digelar di Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025) malam.

Informasi awal menyebutkan, selain Gubernur Abdul Wahid, terdapat sekitar 10 orang lainnya yang turut diamankan oleh tim KPK. Mereka terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam kegiatan proyek infrastruktur.

Diduga Terkait Proyek di Dinas PUPR Riau

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan di wilayah Riau. Ia menyebut, operasi ini berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengadaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

“Benar, tim KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin malam. Beberapa pihak, termasuk kepala daerah, diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Selasa (4/11/2025).

Budi menjelaskan, sesuai dengan prosedur OTT, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan status hukum terhadap para pihak yang diamankan.

Barang Bukti dan Pemeriksaan Awal

Dari informasi yang diperoleh, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen proyek yang ditemukan di lokasi. Seluruh pihak yang terjaring OTT dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Meski demikian, pihak KPK belum mengungkapkan secara detail konstruksi perkara, jumlah uang yang diamankan, serta hubungan langsung antara Abdul Wahid dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Profil Singkat Abdul Wahid

Abdul Wahid menjabat sebagai Gubernur Riau periode 2025–2030. Sebelumnya, ia dikenal sebagai politisi yang pernah menjabat Bupati Indragiri Hilir selama dua periode sebelum akhirnya memenangkan Pilgub Riau tahun lalu.

Penangkapan Abdul Wahid menambah daftar kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dalam tahun 2025.

KPK Janji Sampaikan Perkembangan Kasus

KPK menegaskan akan segera menyampaikan perkembangan kasus ini kepada publik setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.

“Kami akan sampaikan hasil lengkapnya setelah seluruh pihak diperiksa dan status hukumnya ditentukan,” tambah Budi Prasetyo.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penangkapan orang nomor satu di daerah tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan nasional dan menambah perhatian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Portal ini akan terus memantau dan melaporkan perkembangan terbaru dari proses hukum yang sedang berjalan di KPK. (tim/red)