PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui pertemuan bersama masyarakat dan insan pers, pemerintah memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dilakukan untuk memperbaiki kinerja anggaran, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan kegiatan ekonomi di daerah.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, mengatakan bahwa selama lebih dari delapan bulan kepemimpinannya, pemerintah fokus melakukan penghematan di berbagai sektor, mulai dari perjalanan dinas, akomodasi, ATK, kegiatan dinas di hotel, hingga belanja operasional lainnya.
“Di sisi lain, pendapatan daerah meningkat signifikan. Kinerja Bank Kalteng pada tahun berjalan telah mencapai Rp360 miliar, mendekati target pendapatan tahun ini,” ujar Gubernur Agustiar, Jumat (21/11/2025).
Pemerintah juga terus menindak berbagai aktivitas ilegal seperti pengangkutan kayu berusia puluhan tahun, pengambilan batu tanpa izin, hingga penggunaan kendaraan bermuatan berlebih yang menyebabkan kerusakan jalan.
Agustiar meminta masyarakat berperan aktif memberikan laporan berbasis data konkret, bukan asumsi, agar penegakan hukum bisa dilakukan secara tepat dan terukur.
Luruskan Isu Pungutan Liar
Dalam kesempatan itu, pemerintah turut meluruskan isu mengenai dugaan potongan liar, “sharing”, atau pungutan tidak resmi di lingkungan birokrasi. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks, sebab tidak ada praktik demikian dalam pemerintahan.
“Potongan yang sah hanya Tunjangan Kinerja (TPP) sesuai peraturan. Seluruh bantuan dan program pemerintah harus mengikuti regulasi yang berlaku. Pemberian dana tanpa dasar hukum bisa berakibat pidana,” tegasnya.
Pemerintah menambahkan bahwa kolaborasi dengan masyarakat adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, warga diminta aktif memberikan kritik konstruktif, masukan, dan turut mengawasi pembangunan infrastruktur seperti jalan provinsi, kabupaten, hingga fasilitas publik lainnya.
Media Diminta Kawal Jalannya Pemerintahan
Pemerintah Provinsi Kalteng juga mengajak insan pers untuk terus menjadi mitra strategis dalam menjaga jalannya pemerintahan. Peran media dinilai sangat penting untuk:
Mengawal transparansi dan akuntabilitas,
Menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,
Menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,
Mengoreksi jika terdapat kekeliruan, serta
Mengawasi langsung pembangunan di lapangan.
“Kami meminta awak media untuk selalu mengawal kami. Media adalah mitra penting untuk menjaga pemerintahan tetap bersih, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Gubernur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat:
Integritas dan keterbukaan pengelolaan anggaran,
Kualitas pelayanan publik,
Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal,
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media.
Dengan semangat kebersamaan serta pengawasan yang kuat, pemerintah optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih bersih, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. (red)






















Users Today : 1166
Users Yesterday : 1655
This Month : 13115
This Year : 219949
Total Users : 1101960
Views Today : 2205