Pemkab Barito Utara Siapkan Skema Baru Dukungan Operasional Sekolah Meski BOSDA 2026 Dihentikan

Muara Teweh, borneodaily.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, memastikan dukungan operasional bagi satuan pendidikan tetap berjalan meski program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada 2026 tidak lagi dialokasikan.

Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Syahmiludin A. Surapati mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan formulasi baru agar sekolah tetap memperoleh dukungan pembiayaan operasional dengan mekanisme yang memiliki dasar hukum lebih kuat.

“Pemerintah daerah menghadapi situasi yang cukup kompleks. Di satu sisi ada regulasi yang harus menjadi perhatian, sementara di sisi lain sekolah memiliki kebutuhan operasional yang mendesak, bahkan sebagian memiliki kewajiban pembayaran kepada penyedia barang dan jasa,” kata Syahmiludin saat membuka sosialisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler lingkup Dinas Pendidikan Barito Utara.

Ia menjelaskan, berdasarkan pertimbangan keberlangsungan pendidikan serta penyelesaian kewajiban sekolah, pemerintah daerah memutuskan tetap menyalurkan BOSDA Tahun 2025.

“Dengan pertimbangan untuk kepentingan pendidikan dan tanpa niat menyimpang, akhirnya BOSDA 2025 tetap dibayarkan sehingga seluruh kewajiban dapat diselesaikan,” ujarnya.

Meski demikian, untuk tahun anggaran 2026, program BOSDA resmi ditiadakan. Syahmiludin menyebut kebijakan tersebut diiringi arahan Bupati Barito Utara Shalahuddin agar Dinas Pendidikan segera menyusun pola dukungan operasional baru yang legal, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan regulasi.

Menurut dia, dukungan operasional sekolah tetap penting, terutama untuk kebutuhan pemeliharaan bangunan, perawatan sarana dan prasarana, serta kebutuhan teknis lainnya yang tidak sepenuhnya dapat ditopang dana BOS pusat.

“Kalau hanya membangun tanpa memikirkan perawatan, dalam dua atau tiga tahun bangunan bisa mengalami kerusakan. Penyusutan aset adalah hal yang wajar, yang tidak boleh adalah membiarkannya tanpa pemeliharaan,” tegasnya.

Ke depan, pemerintah daerah berharap mekanisme dukungan operasional tersebut dapat dikelola langsung oleh kepala sekolah agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

“Saya ingin kepala sekolah memiliki ruang lebih luas untuk mengelola, merawat, dan menjaga sekolah masing-masing sesuai kebutuhannya,” tambah Syahmiludin.

Ia memastikan skema final beserta payung hukum pendukung sedang dirumuskan agar implementasinya berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Barito Utara Samsul Astorijaya menyampaikan kegiatan sosialisasi BOSP Reguler 2026 mengacu pada regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, APBD Tahun Anggaran 2026, serta program kerja Tim Manajemen BOS.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman pengelola sekolah terkait petunjuk teknis dana BOS reguler agar tata kelola dana pendidikan semakin akuntabel.

“Kami berharap seluruh peserta memahami ketentuan terbaru, termasuk jika terdapat perubahan regulasi, dan aktif dalam sesi diskusi agar implementasi di sekolah berjalan sesuai aturan,” kata Samsul.

Ia menjelaskan penyaluran dana BOS Tahun 2026 masih dilakukan dalam dua tahap, yakni Januari–Juni dan Juli–Desember, sebagaimana pola sebelumnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai basis utama penetapan alokasi dana BOS.

“Data Dapodik harus valid dan mutakhir, karena menjadi dasar perhitungan alokasi. Kesalahan data akan berdampak langsung pada jumlah dana yang diterima sekolah,” tegasnya.

Materi sosialisasi mencakup kebijakan umum BOS 2026, mekanisme penyaluran, teknis pelaporan melalui aplikasi terintegrasi, hingga informasi terkait kebijakan BOSDA yang tahun ini tidak dialokasikan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap pengelolaan dana BOS di seluruh satuan pendidikan Barito Utara dapat berjalan optimal, transparan, dan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.(red)