Pemprov Kalteng Banjir 30 Ribu Laporan di Hari Pertama Kanal Aduan KHBS Dibuka

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah progresif untuk memastikan akurasi dan transparansi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Melalui pembukaan kanal pengaduan resmi, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam validasi data penerima bantuan. Respons publik pun terbilang luar biasa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa laman humabetang.id telah diluncurkan sebagai pusat verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Hingga Rabu (25/2/2026), tercatat lonjakan laporan yang signifikan.

“Kami membuka kanal ini agar masyarakat bisa proaktif melaporkan warga yang sekiranya layak dibantu. Per hari ini saja sudah ada 30.000 aduan yang masuk secara real-time. Ini menjadi basis data yang kuat untuk pemutakhiran ke depan,” ujar Rangga usai mengikuti Rapat Sosialisasi Implementasi KHBS di Istana Isen Mulang.

PlT Kadis Kominfo Santik Kalteng, Rangga Lesmana 

Untuk memastikan setiap laporan valid, masyarakat diwajibkan melampirkan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan kondisi ekonomi. Kelengkapan ini dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh terkait kelayakan calon penerima.

Menanggapi potensi tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai, Rangga menegaskan bahwa prioritas utama adalah masyarakat yang belum pernah menerima bantuan apa pun.

“Meskipun masih ada kemungkinan (penerima bansos lain terdaftar), kami mengutamakan asas pemerataan. Fokus kami adalah menjangkau masyarakat Kalteng yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan,” tegasnya.

Menyadari tantangan geografis serta keterbatasan akses digital di sejumlah wilayah, Pemprov Kalteng juga mengerahkan 1.432 relawan ke seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.

“Setiap desa minimal satu relawan. Untuk wilayah padat penduduk bisa dua hingga tiga orang. Mereka bertugas memverifikasi data dan nantinya mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai,” tambahnya.

Data awal menunjukkan jumlah calon penerima tertinggi berada di wilayah berpenduduk besar seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Angka tersebut selaras dengan data kemiskinan yang merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai bentuk komitmen agar bantuan tepat sasaran, Pemprov akan melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan.

“Setiap triwulan data akan diperbarui. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, statusnya akan disesuaikan. Ini komitmen Bapak Gubernur agar program ini benar-benar dirasakan mereka yang paling berhak,” tutup Rangga.

Informasi lebih lanjut terkait insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat akan diumumkan pada kesempatan berikutnya. (Red)