Palangka Raya, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi jaminan produk halal, Senin (20/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Kalimantan Tengah diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, sekaligus mendorong percepatan program strategis nasional.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan, tidak hanya bergantung pada ketersediaan pasokan, tetapi juga pada kelancaran distribusi serta keproaktifan pemerintah daerah.
“Perlu adanya partisipasi aktif dan pengawalan dari pemerintah daerah agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Usai mengikuti rakor, Yuas Elko menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, pemerintah provinsi akan terus mengintensifkan langkah-langkah pengendalian inflasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah, Gerakan Pangan Murah, serta penyaluran cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat.
Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Kalimantan Tengah, dapat terus meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat distribusi pangan, serta mendukung program nasional seperti pembangunan 3 juta rumah dan implementasi jaminan produk halal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)























Users Today : 306
Users Yesterday : 853
This Month : 10746
This Year : 177605
Total Users : 1059616
Views Today : 784