Pemprov Kalteng Libatkan Publik dalam Penyusunan Ranwal RKPD 2027

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Senin (2/2/2026).

Konsultasi publik dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng. Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan tahunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“RKPD disusun untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.

Ia menjelaskan, Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 disusun berdasarkan tema pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yaitu Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Tema tersebut, menurutnya, masih dapat disempurnakan dan disepakati kembali pada pelaksanaan Musrenbang, sepanjang tetap sejalan dengan sasaran pembangunan RPJMD.

Untuk mendukung tema tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan daerah. Prioritas itu meliputi pelaksanaan Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya dalam rangka meneguhkan Kalimantan Tengah yang Belom Bahadat, serta pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan inisiatif pembangunan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.

Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga memfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pendidik, peningkatan kualitas layanan kesehatan agar akses semakin merata, serta penguatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat pedesaan.

“Fokus terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara dinamis, adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.

Melalui forum konsultasi publik ini, Leonard berharap terbangun diskusi yang konstruktif dan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. Partisipasi aktif dinilai penting agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.

Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah untuk memperkuat sinergi sasaran pembangunan serta menyesuaikan jadwal dan tahapan perencanaan daerah agar seluruh proses perencanaan berjalan selaras dan terintegrasi.

“Mari kita manfaatkan forum ini dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalteng, jajaran pejabat Bapperida Kalteng, Kepala Bappedalitbang kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah baik secara langsung maupun daring melalui Zoom Meeting, tokoh masyarakat, serta perwakilan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (red)