Pj Bupati Barsel Pimpin Langsung Pembahasan Program dan Kegiatan Untuk Tahun 2025

BUNTOK, Borneodaily.co.id – Guna menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Menggelar Kegiatan Forum Perangkat Daerah yang di pimping langsung Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan bertempat di Aula Bappeda Barsel, Kamis   (21/03/2024).

Dalam sambutan dan arahannya, Penjabat (Pj) Bupati Barsel H. Deddy Winarwan menyampaikan sejumlah poin prinsip terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2025 untuk mengamankan alokasi dana pada program prioritas dan meningkatkan efisiensi untuk belanja prioritas.

“Diantaranya memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan peran yang setara antara pria dan wanita, serta peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan peningkatkan penataan ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota,” terang Deddy

Ditambahkan Deddy, Program Prioritas selanjutnya yakni memajukan sektor UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memberikan dukungan keuangan, akses pasar, dan pelatihan yang diperlukan. Serta melibatkan masyarakat dalam pemetaan kemiskinan dan stunting di tingkat lokal untuk memahami masalah dan tantangan yang sedang dihadapi.

“Mendorong inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor ekonomi, yang dapat membuka peluang baru untuk pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi dan dengan proses perencanaan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Pj Bupati juga menegaskan kepada semua perangkat daerah yang hadir, agar mengikuti pelaksanaan diskusi pada kegiatan itu dengan baik dan memperhatikan usulan-usulan yang di sampaikan dalam Musrembang Tingkat Kecamatan serta Usulan Dari Anggota DPRD Barito Selatan.

“Ikuti diskusi kelompok nantinya betul-betul, lalu memilih dan memilah usulan-usulan mana saja yang harus dilaksanakan atau ditunda sesuai dengan arah kebijakan pembangunan serta sesuai dengan kepentingan masyarakat saat ini, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas,” tegas Deddy. (rul)