Presiden RI Joko Widodo Akan Bertemu Dengan Kepala Daerah se-Indonesia dan 10 K/L dengan Anggaran Tertinggi di Prov. Bali

PALANGKA RAYA. Borneodaily.co.id – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan H. Nuryakin mengatakan, akan ada pertemuan Presiden dengan Kepala Daerah serta Menteri, Panglima TNI dan Kapolri terkait Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gerakan Nasional BBI.  “Pada tanggal 24 Maret ada Business Matching yang ditujukan kepada pengguna anggaran terbesar baik itu K/L maupun pemerintah daerah. Setelah itu pada tanggal 25, Presiden  akan memberikan instruksi/arahan untuk kegiatan pengadaan ini,” ungkap Nuryakin.

Hal tersebut diungkapkan H. Nuryakin kepada MMCKalteng usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jum’at (18/3) malam. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalteng Aster Bonawaty M, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Ahmad Syaifudi, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kalteng Suharno dan Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Raty.

Nuryakin menambahkan, kegiatan ini masuk dalam pengadaan langsung atau proses belanja langsung terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). “Diharapkan belanja langsung untuk pengadaan khususnya produk dalam negeri itu bisa ditingkatkan,” kata Nuryakin.

Sementara itu Luhut dalam paparannya menyampaikan permasalahan utama pada aksi afirmasi bagi produk dalam negeri ialah belum optimalnya belanja pemerintah pusat dan daerah. untuk Tahun 2022, potensi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp. 1.055,3 triliun dengan alokasi anggaran pemerintah pusat sebesar Rp. 519,9 triliun yang terkonsentrasi 77,1% di 10 K/L. Adapun untuk alokasi anggaran pemerintah daerah sebesar Rp. 535,4 triliun.

Lebih lanjut tujuan utama rakor ini adalah untuk menerapkan prinsip dan mekanisme terintegrasi aksi afirmasi untuk membeli produk dalam negeri terutama produk UKM, minimal sebesar Rp. 400 triliun dengan komposisi Rp. 200 triliun pemerintah pusat dan Rp. 200 triliun pemerintah daerah. Hal ini akan berdampak pada penambahan tingkat pertumbuhan ekomoni nasional sebesar 1,67%-1,71% sebagaimana estimasi BPS.

Luhut juga menginformasikan bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 LKPP bersama Kemendagri, Kemenperin, Kemenkop UKM dan Kemenparekraf mengadakan pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Kepala Daerah se-Indonesia dan 10 K/L dengan anggaran tertinggi di Prov. Bali “Jadi 10 K/L itu nanti pada tanggal 25 Maret ini pastikan para Menteri, Pemda serta BUMN hadir. Karena Presiden akan langsung memberikan arahan,” pungkas Luhut. (red)