Proses Penyusunan Anggaran: Tantangan dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Latar Belakang Masalah
Anggaran sangat penting untuk pengelolaan keuangan pemerintah, perusahaan, dan rumah
tangga. Anggaran negara, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah salah
satu tindakan strategis yang menentukan arah pembangunan nasional di Indonesia. Namun,
berbagai masalah sering menghalangi proses ini, yang dapat mengurangi kinerjanya.

Latar belakang masalah ini berasal dari kompleksitas sistem ekonomi global, tekanan inflasi, dan
kebutuhan untuk menyeimbangkan antara keterbatasan sumber daya dan prioritas pembangunan.
Kurang transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran merupakan salah
satu masalah utama. Proses ini sering kali melibatkan perundingan politik yang ketat di banyak
negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana kepentingan kelompok tertentu dapat mengatur
alokasi dana. Seperti kasus skandal anggaran sebelumnya, hal ini berpotensi menyebabkan
korupsi. Selain itu, ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan
fluktuasi harga komoditas telah membuat proyeksi pendapatan negara tidak akurat, yang
menyebabkan anggaran sering diubah.
Sebaliknya, masalah teknis seperti keterbatasan data dan teknologi informasi menjadi kendala.
Banyak lembaga pemerintah masih menggunakan sistem manual atau semi-otomatis, yang rentan
terhadap kesalahan manusia dan kecurangan. Ini tidak hanya memperlambat proses tetapi juga
membuat prediksi kebutuhan belanja kurang akurat. Anggaran yang lebih besar untuk sektor
lingkungan diperlukan karena perubahan iklim dan transisi ke energi hijau di seluruh dunia.
Namun, seringkali anggaran ini bersaing dengan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan
pendidikan.
Saya percaya bahwa masalah ini budaya dan teknis. Anggaran dibuat lebih seperti “perang
posisi” karena budaya birokrasi feodalisme di Indonesia. Akibatnya, anggaran yang dihasilkan
seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pengentasan kemiskinan atau
pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Oleh karena itu, latar belakang masalah ini
membutuhkan reformasi mendalam untuk memastikan anggaran berfungsi sebagai alat yang
efektif untuk mencapai kemakmuran bersama.

Pembahasan
Mulai dari perencanaan hingga implementasi, penyusunan anggaran terdiri dari serangkaian
langkah yang teratur. Di tingkat pemerintah, proses ini biasanya dimulai dengan pembuatan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas). RKP ini kemudian berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan APBN, yang
mencakup pendapatan dari pajak, hibah, dan sumber lain serta pengeluaran untuk berbagai sektor
seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Langkah pertama adalah menemukan apa yang
diperlukan. Pemerintah harus mendapatkan data dari berbagai sumber, seperti proyeksi ekonomi
dan survei lapangan. Misalnya, pemerintah Indonesia memproyeksikan pendapatan pajak sebesar
Rp1.846 triliun dalam penyusunan APBN 2024, berfokus pada peningkatan penerimaan dari sektor
digital dan ekspor. Namun, masalah muncul ketika data tidak akurat, seperti yang terjadi selama
pandemi ketika pendapatan pajak turun secara signifikan.
Negosiasi antar lembaga dan kementerian juga terjadi. Di sini, alokasi besar seringkali
diberikan untuk prioritas nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara
sektor lain, seperti pertanian dan pendidikan, mungkin terpinggirkan. Saya berpendapat bahwa
negosiasi harus didasarkan pada data empiris, bukan hanya kampanye politik. Penggunaan
teknologi seperti big data analytics dapat membantu memprediksi dampak pertumbuhan ekonomi
terhadap anggaran. Misalnya, model simulasi dapat menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan
infrastruktur fisik, investasi dalam pendidikan akan memberikan return on investment yang lebih
tinggi dalam jangka panjang. Tingkat partisipasi publik juga merupakan masalah. Negara-negara
maju seperti Swedia memanfaatkan platform digital untuk melakukan konsultasi publik dalam
proses pembuatan anggaran, yang meningkatkan transparansi. Meskipun ada mekanisme seperti
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Indonesia, partisipasi masyarakat
masih sangat rendah. Ini menyebabkan anggaran sering kali tidak memenuhi kebutuhan rakyat,
seperti keadilan dalam subsidi energi.
Dalam pembahasan ini, saya ingin menekankan betapa pentingnya inovasi. AI dapat
membantu penyusunan anggaran dengan mengoptimalkan alokasi dana. Misalnya, AI dapat
memprediksi kebutuhan dan pengeluaran masa depan dengan melihat pola pengeluaran di masa
lalu. Selain itu, mengintegrasikan anggaran dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memastikan bahwa anggaran membantu mencapai
pembangunan berkelanjutan. Namun, untuk menerapkan ini, diperlukan dana untuk sumber daya
manusia, seperti untuk memberikan pelatihan kepada karyawan negeri. Secara keseluruhan,
anggaran harus dibuat lebih terbuka dan berbasis data. Saya percaya bahwa reformasi ini akan
meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemungkinan korupsi. Untuk ilustrasi, sistem anggaran
elektronik Singapura telah mengurangi waktu penyusunan dari bulan menjadi minggu dan
menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Untuk mengilustrasikan, berikut adalah bagan alur proses penyusunan anggaran di Indonesia:

Bagan ini menunjukkan alur linier, namun dalam praktiknya, ada umpan balik (feedback loop) dari
monitoring ke perencanaan untuk revisi.
Selain itu, grafik berikut menunjukkan alokasi anggaran APBN 2024

– Pendidikan: 20% (Rp 500 triliun)
– Kesehatan: 15% (Rp 375 triliun)
– Infrastruktur: 25% (Rp 625 triliun)
– Pertahanan: 10% (Rp 250 triliun)
– Lainnya: 30% (Rp 750 triliun)
Grafik ini menyoroti dominasi infrastruktur, yang mungkin menimbulkan perdebatan tentang
apakah ini sesuai dengan prioritas sosial.
Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, menurut pendapat saya, adalah
masalah utama dalam diskusi mendalam. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif
seperti obligasi atau pinjaman luar negeri karena defisit anggaran yang sering terjadi. Tetapi ini
meningkatkan risiko utang negara, seperti yang terjadi pada Yunani pada tahun 2010-an. Salah satu
cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memperluas sumber pendapatan melalui
penerapan pajak progresif dan pengembangan ekonomi digital. Pembahasan ini menekankan
bahwa proses penyusunan anggaran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta. Inovasi seperti transparansi anggaran blockchain dapat mencegah penipuan, dan
pendidikan keuangan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi.

Kesimpulan
Proses penyusunan anggaran sangat penting untuk tata kelola keuangan yang baik, itu
menghadapi masalah seperti ketidakjelasan, ketidakakuratan data, dan dominasi politik. Anggaran
dapat menjadi alat yang lebih responsif dan efisien melalui reformasi yang berbasis teknologi dan
partisipasi publik. Saya percaya bahwa untuk memastikan anggaran mereka berkontribusi pada
pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, Indonesia harus belajar dari praktik terbaik global.
Meningkatkan mekanisme akuntabilitas dan meningkatkan penggunaan data dan kecerdasan
buatan adalah rekomendasi utama. Akibatnya, proses ini tidak hanya akan menghasilkan anggaran
yang lebih baik tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di
zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, membuat anggaran yang inovatif sangat penting
untuk mendapatkan prospek yang lebih baik. ***

*) Fakultas/Prodi: FISIP/Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi