Saat Rakor TEPRA, Wagub Minta Serapan Anggaran Kalteng Dipercepat

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong percepatan realisasi anggaran sekaligus peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan di daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Juli 2026.

Rakor TEPRA digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (4/8/2026), sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mengatakan Rakor TEPRA tidak boleh hanya menjadi agenda evaluasi rutin. Forum tersebut harus mampu mengidentifikasi hambatan sekaligus menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

“Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, Rakor TEPRA diharapkan tidak hanya menjadi agenda evaluasi, tetapi juga forum yang berorientasi pada solusi dan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program,” ujar Edy.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan hingga menjangkau wilayah pedalaman.

Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta masyarakat Kalimantan Tengah dengan tetap mengedepankan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Realisasi Anggaran Diminta Digenjot

Edy memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah provinsi dan tiga pemerintah kabupaten yang telah mencatatkan capaian penyerapan anggaran tinggi.

Namun, capaian tersebut menurutnya harus menjadi motivasi bagi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk meningkatkan kinerja, terutama karena realisasi keuangan dan fisik hingga Juli 2026 masih perlu ditingkatkan.

Karena itu, seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota diminta segera melakukan langkah percepatan pada triwulan berikutnya tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.

“Efisiensi harus kita jawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja. Percepatan serapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Edy, percepatan serapan anggaran tidak boleh hanya mengejar tingginya angka realisasi. Setiap belanja pemerintah harus benar-benar diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan dampak terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan program pembangunan tetap selaras dengan Asta Cita Presiden serta program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian. Menurut Edy, proses pengadaan harus dilakukan secara efektif agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan maupun menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Pemerintah Diminta Dorong Ekonomi Lokal

Wagub juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah, termasuk produk yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut dinilai penting agar belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik maupun pelayanan publik, tetapi sekaligus memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat dan daerah.

“Rakor TEPRA ini diharapkan bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi sarana untuk memantapkan pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas pembangunan. Setiap anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkas Edy.

Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah. (Red)