Tekan Stunting hingga 18,8 Persen, TP PKK Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id  – Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan RPJMD dan Renstra 2025–2029, dengan keluarga sebagai fondasi peningkatan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, Rakorda menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen lintas sektor dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mewujudkan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju.

“Tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD 2025–2029, di mana SDM menjadi modal utama pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan keluarga menjadi fondasi penting,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, prevalensi stunting di Kalimantan Tengah menunjukkan tren penurunan, dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 20,6 persen pada 2025 dan 18,8 persen pada 2026.

“Capaian ini patut disyukuri, namun perlu upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Aisyah menambahkan, stunting tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi bonus demografi.

Program Bangga Kencana, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Berbagai program prioritas terus diperkuat, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta program pemberdayaan lansia dan pemanfaatan platform digital.

Ia menegaskan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, koordinasi yang efektif, serta kualitas implementasi di daerah.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyebut prevalensi stunting turun dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024. Meski demikian, upaya lebih optimal diperlukan untuk mencapai target 18,8 persen pada 2026.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi, pengukuran indikator layanan, serta evaluasi realisasi anggaran sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahyuniati, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta capaian kinerja stunting tahun 2025.

Acara dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, TP PKK kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor. (red)