Wabup Barito Utara Paparkan Strategi Daerah

Palangkaraya, borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Kalteng, Palangkaraya, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo.

Rakor tersebut dihadiri para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Kalimantan Tengah, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pengentasan kemiskinan antar daerah.

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022–2026.

Dalam paparannya, Wakil Bupati Barito Utara menyampaikan kondisi terkini kemiskinan di wilayahnya berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah Tahun 2025. Kabupaten Barito Utara tercatat berada pada peringkat ke-9 tingkat kemiskinan se-Kalteng, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7.440 jiwa atau 5,52 persen dari total penduduk.

Felix menjelaskan, sejumlah faktor mempengaruhi dinamika kemiskinan di Barito Utara, di antaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92 persen pada Triwulan I menjadi 2,48 persen pada Triwulan II Tahun 2025. Selain itu, kenaikan Garis Kemiskinan dari Rp590.832 pada 2024 menjadi Rp628.429 pada 2025 akibat inflasi turut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

“Faktor lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada tahun 2024 masih berada di angka 4,71 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Felix menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan target penurunan kemiskinan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, dengan sasaran menekan angka kemiskinan hingga 4,6 persen pada tahun 2030.

Upaya tersebut akan dijalankan melalui tiga strategi utama sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Strategi pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat, melalui program operasi pasar murah, GEPAMOR, serta penyaluran berbagai bantuan sosial seperti PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa.

Strategi kedua difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat, dengan penguatan kelembagaan ekonomi, dukungan sektor pertanian, pendidikan dan vokasi, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

Sementara strategi ketiga diarahkan pada penanganan kantong-kantong kemiskinan, melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan sanitasi layak, serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Felix juga menambahkan bahwa Pemkab Barito Utara terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengendalikan inflasi. Hingga minggu kedua November 2025, inflasi daerah tercatat minus 0,41 persen, yang dinilai berperan dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Hasil Rakor ini mendorong pemerintah kabupaten untuk segera menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang selaras dan sinergis dengan RPKD Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, selaras dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk.(red)