Fraksi Golkar Soroti Kesenjangan Layanan Publik 

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id  – Wakil Ketua Komisi I Kalteng, H. Sudarsono menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan layanan publik dan penguatan ekonomi daerah.

Melalui berbagai pandangan strategis yang disampaikan oleh Fraksi Golkar menilai bahwa masih terdapat ketimpangan dalam akses layanan dasar di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil dan perdesaan.

Menurutnya, dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan administrasi pemerintahan harus dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Kami melihat masih ada masyarakat di wilayah pelosok Kalimantan Tengah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan berkualitas, atau menempuh pendidikan karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Ini menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi bersama,” ucap Sudarsono. Senin (26/5/2025)

Di samping itu, Fraksi Golkar juga mendorong penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM, koperasi desa, dan sektor pertanian rakyat. Mereka menilai, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Pemerintah daerah harus lebih agresif dan inovatif dalam memfasilitasi pelaku usaha kecil agar mampu tumbuh dan bersaing, baik melalui pendampingan, permodalan, maupun pelatihan peningkatan kapasitas,” lanjutnya.

Dia juga menilai pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga legislatif dalam menyusun dan mengawal kebijakan strategis pembangunan. Koordinasi yang kuat, menurut mereka, adalah kunci agar program pembangunan dapat berjalan secara terarah dan tepat sasaran.

Selain itu, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dia juga mendorong perhatian terhadap pelestarian lingkungan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terdampak aktivitas pertambangan dan perkebunan besar. Pembangunan ekonomi, kata mereka, harus sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlangsungan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Maka dari itu, pengawasan terhadap pelaku usaha besar juga harus ditingkatkan,” tegasnya. (red)