DPRD Kalteng minta pemerintah optimalisasi PAD dari sektor pertambangan

Palangka Raya, Borneodaily.co.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Noor Fazariah Kamayanti meminta pemerintah provinsi untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

“Kita ketahui capaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Mineral dan Batubara (Minerba) di Kalteng hingga triwulan II tahun ini telah mencapai Rp5,008 triliun, dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp801,84 miliar,” katanya di Palangka Raya, Rabu (28/8/25).

BeritaTerkait

Perbaikan Jalan HM Arsyad Sampit-Samuda Dianggarkan Rp10 Miliar

Sirajul Rahman Soroti Ketimpangan Pembangunan di DAS Barito

Maryani Sabran Dorong APBD 2027 Prioritaskan Jalan, Jembatan dan Layanan Dasar

DPRD Kalteng Ingatkan Dampak Karhutla Tak Hanya pada Lingkungan

Kamayanti menilai, pencapaian tersebut menunjukkan potensi besar sektor pertambangan dalam menopang pendapatan daerah.

Namun, ia menekankan agar pemerintah provinsi tidak hanya bergantung pada DBH dari pusat, melainkan juga mendorong optimalisasi PAD.

“Capaian PNBP ini patut diapresiasi, karena membuktikan Kalteng memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi, yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana agar potensi ini juga memberi dampak nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas ini menambahkan, optimalisasi PAD bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi daerah, memperbaiki tata kelola perizinan, serta memastikan perusahaan pertambangan beroperasi sesuai aturan.Tim