DPRD Kalteng bersama Kementerian ESDM segera bahas penghentian tambang

Palangka Raya, Borneodaily.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah akan menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk membahas penghentian sementara aktivitas 31 perusahaan tambang dan batu bara di daerah ini.

“Penutupan sementara tersebut dilakukan oleh Kementerian ESDM karena sejumlah perusahaan dinilai tidak memenuhi kewajiban terkait jaminan reklamasi dan pascatambang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan di Palangka Raya, Senin (6/10/25).

Dia mengungkapkan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik.

Untuk itu pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui komunikasi resmi dengan kementerian terkait, agar diketahui secara jelas alasan penghentian serta kewajiban apa saja yang belum dipenuhi oleh perusahaan tambang.

“Kami akan menyikapi dan menjadwalkan pertemuan dengan kementerian terkait mengenai penghentian sejumlah perusahaan pertambangan. Pertemuan ini penting untuk mengetahui penyebab dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan,” ucapnya.

Bambang menegaskan, DPRD Kalimantan Tengah tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak tanpa ada kejelasan dari kementerian. Sebab, kebijakan penghentian aktivitas tambang tentu berdampak pada banyak aspek, termasuk tenaga kerja dan penerimaan daerah.Tim