Disnakertranskop UKM Barito Utara Perkuat Sinergi Ketenagakerjaan dan Pemagangan dengan Perusahaan

Muara Teweh, Borneodaily.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) terus memperkuat koordinasi di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait program pemagangan dan penerapan keselamatan kerja bersama sektor swasta.

Kepala Disnakertranskop UKM Kabupaten Barito Utara, M. Mastur, mengatakan koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri (PDN) Tahun 2026 sekaligus monitoring Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.

“Koordinasi dengan perusahaan sangat penting untuk memastikan hak dan kewajiban tenaga kerja terpenuhi, termasuk pelaksanaan program pemagangan yang berkualitas serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja,” ujar M. Mastur, Selasa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kunjungan ke perusahaan tambang batu bara di area TCM–PT Bharinto Ekatama (BEK), Muara Bunyut–Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Menurutnya, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan penyelenggaraan ketenagakerjaan berjalan sesuai regulasi, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

“Program pemagangan harus benar-benar memberikan pengalaman belajar dan peningkatan kompetensi bagi peserta, bukan hanya memenuhi aspek administratif,” tegasnya.

Ia menjelaskan monitoring lapangan dilakukan untuk memastikan peserta pemagangan memperoleh manfaat nyata, baik dari sisi keterampilan teknis, pengalaman kerja, maupun kesiapan memasuki dunia kerja.

Selain itu, dalam momentum Bulan K3 Nasional Tahun 2026, Disnakertranskop UKM Barito Utara juga mendorong perusahaan agar terus memperkuat budaya keselamatan kerja di lingkungan operasional.

“Penerapan K3 merupakan kebutuhan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif bagi seluruh tenaga kerja,” jelas Mastur.

Pihaknya berharap kerja sama yang telah terjalin dengan perusahaan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung perlindungan tenaga kerja lokal dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan sektor usaha menjadi kunci dalam membangun iklim ketenagakerjaan yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Red)