DPRD Kalteng Optimistis Pendapatan Daerah 2026 Capai Rp5,4 Triliun

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – DPRD Kalimantan Tengah optimistis target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sekitar Rp5,4 triliun dapat tercapai hingga penghujung tahun. Proyeksi tersebut mengacu pada evaluasi sementara bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng terkait perkembangan penerimaan daerah.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan perkembangan realisasi pendapatan sejauh ini masih menunjukkan arah yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. DPRD, kata dia, akan terus memantau capaian penerimaan hingga akhir tahun.

“Berdasarkan hasil evaluasi sementara, mudah-mudahan seluruh estimasi pendapatan daerah Tahun 2026 sebesar sekitar Rp5,4 triliun dapat tercapai. Kami juga sudah menanyakan kepada Kepala Bapenda dan dijelaskan Insyaallah target tersebut bisa terealisasi sampai akhir Desember,” ujar Junaidi, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan angka sekitar Rp5,4 triliun tersebut terdiri dari target pendapatan murni sekitar Rp5,1 triliun serta SiLPA sekitar Rp336 miliar. Dengan proyeksi tersebut, kondisi fiskal daerah dinilai masih memiliki kemampuan untuk menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah.

Meski sisi pendapatan diperkirakan dapat mencapai target, Junaidi mengatakan pembahasan APBD Perubahan akan lebih banyak diarahkan pada penyesuaian belanja. Hal itu berkaitan dengan sejumlah kewajiban daerah yang perlu diselesaikan, termasuk tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau estimasi pendapatan itu tercapai, berarti yang kita evaluasi tinggal sisi pengeluarannya. Memang akan ada penyesuaian karena hasil audit BPK sudah jelas dan ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

Menurut Junaidi, penyesuaian anggaran juga berkaitan dengan kewajiban pengembalian Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) serta pemenuhan hak pemerintah kabupaten dan kota.

Karena itu, sejumlah program dan belanja daerah akan kembali dievaluasi agar penggunaan anggaran tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. DPRD berharap penyesuaian tersebut tidak mengganggu program prioritas maupun keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan.

Ia menegaskan pemantauan terhadap pendapatan dan belanja perlu dilakukan secara berimbang. Dengan demikian, target penerimaan dapat dioptimalkan sekaligus memastikan setiap kewajiban pemerintah daerah tetap dapat dipenuhi sesuai ketentuan.(red)