Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi, Stok Beras 12.212 Ton Dipastikan Aman

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Salah satu perhatian utama saat ini adalah kenaikan harga beras, meskipun stok beras di Kalimantan Tengah tercatat relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11/2026).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi mengimbau pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk mengintensifkan operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang secara tahunan telah mencapai lebih dari 17 persen.

“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.

Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas harga beras. Pasalnya, komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga perubahan harganya turut memengaruhi inflasi.

“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yuas Elko memaparkan perkembangan inflasi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, terdapat lima komoditas yang menjadi perhatian, yakni beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.

Yuas menjelaskan, kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti jenis Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil.

“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.

Meski demikian, ia memastikan ketersediaan stok beras di Kalimantan Tengah masih relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, pengendalian harga tetap menjadi perhatian karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki kontribusi terhadap inflasi.

“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkapnya.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan, Pemprov Kalteng terus melakukan berbagai intervensi pasar, antara lain melalui pasar murah, Gerakan Pangan Murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Perum Bulog juga diperkuat guna memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten.

Yuas menambahkan, kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran bahan pangan, terutama ke wilayah pedalaman yang membutuhkan waktu tempuh cukup panjang.

“Perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke daerah pedalaman tertentu bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” pungkas Yuas.

Melalui rakor tersebut, Pemprov Kalteng berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi bahan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (Red)