DESENTRALISASI FISKAL : PELIMPAHAN WEWENANG TANPA KEMANDIRIAN : APAKAH DESENTRALISASI FISKAL GAGAL MEWUJUDKAN TUJUANNYA?

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2001 yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tujuan utama kebijakan ini sangat jelas: melepaskan daerah dari ketergantungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, serta memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di wilayahnya. Pelimpahan wewenang ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah daerah dianggap lebih memahami potensi serta tantangan yang dihadapi wilayahnya, sehingga pengelolaan anggaran secara mandiri diperkirakan akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai aspirasi warga.

Namun, realitas di lapangan memperlihatkan kesenjangan yang cukup mencolok dibandingkan harapan awal. Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan tahun 2025, cita-cita kemandirian fiskal belum terwujud secara merata di seluruh Indonesia. Dari total 546 daerah yang ada, hanya 26 daerah atau setara 4,76% yang dikategorikan memiliki kapasitas fiskal yang kuat, sementara lebih dari 90% daerah lainnya masih berada dalam status kapasitas lemah hingga sangat lemah. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mendasar: apakah desentralisasi fiskal benar-benar menjadi jembatan yang membawa daerah menuju kemandirian, atau justru berubah menjadi skema penyaluran dana yang hanya memperpanjang ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat?

Secara umum, tingkat kemandirian fiskal diukur dari seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dibiayai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset milik daerah, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya. Semakin tinggi persentase sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mengatur keuangannya sendiri tanpa bantuan pihak pusat. Namun data Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata rasio PAD di seluruh daerah di Indonesia hanya mencapai 22,8%. Artinya, lebih dari 70% kebutuhan anggaran daerah masih bersumber dari skema Transfer ke Daerah (TKD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara rinci, pemerintah kabupaten rata-rata masih bergantung sebesar 81% pada dana pusat, pemerintah kota sekitar 65%, dan pemerintah provinsi sekitar 55%.

Di satu sisi, terdapat bukti nyata bahwa kebijakan ini telah melahirkan beberapa daerah yang mulai mampu berdiri di atas kaki sendiri. Contohnya Kabupaten Badung di Provinsi Bali serta DKI Jakarta, yang memiliki rasio PAD di atas 75%. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam laporan tahunan 2025 menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan beberapa jenis pajak—seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, hingga pajak rokok—telah secara signifikan memperluas ruang pendapatan bagi pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah daerah juga mulai berinovasi menggali potensi pendapatan baru melalui kerja sama investasi maupun pengembangan sektor pariwisata, sehingga tidak lagi sekadar menunggu kiriman dana dari pusat.

Namun di sisi lain, ketergantungan yang masih sangat dalam juga menampakkan kelemahan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan ini. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 mencatat bahwa 68% dana transfer dari pusat di daerah masih digunakan semata-mata untuk membiayai belanja rutin, seperti gaji pegawai dan biaya pemeliharaan gedung, bukan untuk mengembangkan potensi pendapatan daerah sendiri. Menurut pernyataan Ketua BPK dalam sidang laporan hasil pemeriksaan semester I tahun 2025, ketimpangan kemampuan antarwilayah menjadi penyebab utama: daerah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah atau potensi ekonomi yang menjanjikan akan tetap sulit meningkatkan PAD meskipun sudah diberi wewenang penuh. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa pelimpahan tugas pelayanan publik dari pusat ke daerah belum disertai dengan pelimpahan sumber pendapatan yang seimbang. Hal ini senada dengan pernyataan perwakilan Komisi XI DPR RI pada sidang dengar pendapat tahun 2025: “Kita sering memindahkan beban ke pundak daerah, namun lupa memberikan alat yang cukup agar beban tersebut dapat dipikul.”

Selain itu, perbedaan karakteristik antarwilayah juga menjadi tantangan tersendiri. Daerah yang memiliki akses langsung ke pasar, pelabuhan, atau objek wisata unggulan tentu jauh lebih mudah meningkatkan pendapatannya dibandingkan wilayah yang terpencil atau hanya mengandalkan sektor pertanian skala kecil. Data Kementerian Keuangan tahun 2025 juga mencatat bahwa upaya pengelolaan pajak di daerah sering kali terhambat oleh rendahnya kepatuhan masyarakat serta sistem pencatatan keuangan yang belum terintegrasi secara digital. Akibatnya, potensi pendapatan yang sebenarnya ada di tengah masyarakat belum sepenuhnya dapat dijangkau dan dikelola menjadi sumber kemandirian anggaran.

Kesenjangan ini semakin terlihat ketika melihat fakta bahwa tidak sedikit daerah yang justru enggan berusaha menggali potensi sendiri, karena merasa lebih aman menerima alokasi dana bantuan dari pusat yang jumlahnya lebih pasti. Laporan Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa 78% daerah masih memiliki kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan serta kualitas sumber daya manusia, sehingga meskipun tersedia peluang pendapatan, mereka belum mampu memanfaatkannya secara maksimal.

Masalah ini bukan sekadar perdebatan teknis di bidang keuangan negara. Tingginya tingkat ketergantungan pada pusat berarti kecepatan pembangunan serta kualitas layanan publik di daerah sangat bergantung pada alokasi kebijakan yang ditetapkan di Jakarta, bukan pada prioritas kebutuhan yang sebenarnya ada di tingkat lokal. Ketika daerah belum mandiri, berbagai inisiatif warga untuk memajukan wilayahnya sering kali tertunda, sementara ketimpangan kualitas layanan antara daerah yang kaya dan daerah tertinggal semakin terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Mewujudkan kemandirian fiskal tidak dapat dipaksakan terjadi secara serentak di semua tempat, namun juga tidak boleh dibiarkan berjalan apa adanya tanpa arah. Diperlukan langkah nyata yang terencana dan berlandaskan fakta pertama, memastikan keadilan dalam pembagian kewenangan, di mana setiap tugas yang dilimpahkan ke daerah harus disertai dengan sumber pendapatan yang memadai dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing wilayah. Kedua, lebih memprioritaskan penguatan kemampuan daripada sekadar pemberian bantuan dana; bagi daerah dengan potensi ekonomi rendah, pemerintah pusat harus mendahulukan pelatihan sumber daya manusia dan pembangunan sistem pengelolaan keuangan, bukan hanya menambah jumlah alokasi dana transfer. Ketiga, menerapkan sistem insentif bagi kemandirian; berdasarkan usulan Badan Kebijakan Fiskal tahun 2025, daerah yang berhasil meningkatkan PAD akan mendapatkan tambahan alokasi dana dukungan pembangunan, sementara daerah yang belum berupaya akan mendapatkan arahan prioritas yang lebih ketat.

Secara keseluruhan, desentralisasi fiskal adalah langkah yang tepat untuk memperkuat pondasi otonomi daerah, namun data empiris menunjukkan kebijakan ini belum berhasil mewujudkan kemandirian secara merata di seluruh Indonesia. Kenyataan yang ada memperlihatkan kesenjangan yang nyata: sebagian kecil daerah sudah mampu berdiri tegak dengan kekuatan sendiri, namun sebagian besar wilayah di negeri ini masih sepenuhnya bertumpu pada dukungan pemerintah pusat. Kondisi ini bukan tanda kegagalan kebijakan secara keseluruhan, melainkan petunjuk jelas bahwa pelaksanaannya masih memerlukan berbagai penyesuaian dan perbaikan menyeluruh.

Kemandirian fiskal tidak akan pernah tercapai jika kita hanya berhenti pada pemindahan uang dari kas negara ke kas daerah. Yang jauh lebih penting adalah turut memindahkan pula kemampuan mengelola keuangan, kesempatan untuk menggali potensi lokal, serta menyeimbangkan beban tugas yang diemban dengan sumber daya yang dimiliki. Hanya dengan keseimbangan semacam inilah, cita-cita menjadikan daerah yang mandiri, berdaya, dan sejahtera dapat benar-benar diwujudkan di seluruh penjuru Indonesia, bukan hanya di sejumlah wilayah tertentu saja.