DPRD Minta Kualitas Proyek Jalan Sei Tewei Diawasi Ketat Agar Tak Cepat Rusak

MUARA TEWEH, Borneodaily.co.id – Aspirasi masyarakat RT 5 dan RT 6 terkait pelebaran jalan di samping Jembatan Sei Tewei akhirnya mulai terealisasi setelah diperjuangkan sejak tahun 2025. Proyek infrastruktur tersebut dipastikan masuk dalam program pembangunan tahun anggaran 2026.

Anggota DPRD Barito Utara, H. Suparjan Efendi, mengatakan realisasi proyek tersebut merupakan hasil dari sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD yang terus mengawal usulan agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Ini merupakan buah dari kesabaran masyarakat yang terus menyampaikan aspirasi serta komitmen DPRD dalam mengawal kebutuhan warga agar menjadi prioritas pembangunan,” ujar Suparjan, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang salah satunya bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Infrastruktur jalan menuju kawasan Manggala, lanjutnya, menjadi salah satu persoalan yang paling sering disampaikan warga kepada dirinya.

“Pelebaran jalan ini sangat penting. Kami di DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Suparjan juga mengingatkan instansi teknis terkait agar pelaksanaan proyek pada tahun 2026 dilakukan dengan pengawasan yang ketat, terutama dari sisi kualitas pekerjaan. Ia berharap proyek tidak dikerjakan secara terburu-buru sehingga hasilnya dapat bertahan dalam jangka panjang.

“Jangan sampai pengerjaan dilakukan asal cepat selesai, tetapi kualitasnya tidak maksimal dan jalan kembali rusak dalam waktu singkat,” katanya.

Ia menegaskan DPRD akan terus memantau perkembangan proyek tersebut hingga selesai, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat sekitar.

Keberhasilan terealisasinya usulan pelebaran jalan di samping Jembatan Sei Tewei dinilai menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur yang tepat dapat diwujudkan melalui sinergi antara warga, pemerintah daerah, dan DPRD.

“Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat aktif menyampaikan kebutuhan dan pemerintah merespons dengan baik, pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat terwujud,” pungkasnya. (red)