Ferry Khaidir Dorong Penyelesaian Persoalan Agraria Demi Dukung Produktivitas Petani

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ferry Khaidir, meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan agraria yang masih dihadapi masyarakat, terutama terkait status kawasan Hutan Produksi (HP) yang dinilai berdampak pada aktivitas pertanian di sejumlah wilayah.

Menurut Ferry, status kawasan tersebut menjadi salah satu kendala bagi petani untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sarana produksi seperti bibit. Kondisi ini dinilai memengaruhi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

“Status kawasan Hutan Produksi masih menjadi kendala bagi petani dalam mengakses sejumlah program pemerintah. Hal ini perlu mendapat perhatian agar masyarakat dapat mengembangkan usaha pertaniannya secara lebih optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut banyak dirasakan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan. Menurutnya, kepastian status lahan menjadi faktor penting agar petani dapat mengelola lahan secara produktif dan memperoleh dukungan program pembangunan.

Ferry menilai apabila persoalan status kawasan tidak segera mendapat solusi, petani akan terus menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan usaha tani, termasuk dalam memperoleh bantuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi.

Selain membahas status kawasan, legislator dari Daerah Pemilihan II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu juga menyoroti masih adanya persoalan konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu aktivitas pertanian serta menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat yang telah lama mengelola lahan sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, Ferry mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mempercepat penyelesaian persoalan agraria sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta kepastian hukum dalam pengelolaan lahan perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, untuk memperkuat koordinasi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan agraria yang terjadi.

Menurut Ferry, kolaborasi yang baik akan membantu menciptakan kepastian bagi petani dalam mengelola lahannya sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat di Kalimantan Tengah.(Red)