Gubernur H. Sugianto Sabran : Jika Ada Indikasi Melanggar Hukum, Izin PBS Dicabut

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Konflik yang terjadi antara pihak perusahaan sawit PT.Wilmar Group di Kabupaten Kotawaringin Timur dan dan Seruyan mendapat perhatian serius Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran. “Kita akan kroscek dari perusahaan dan warga, tentu  melihat dengan seksama mengenai permasalahanya. Intinya PBS harus dapat merealisasikan plasmanya, membantu masyarakat,” tegas Gubernur H. Sugianto Sabran kepada MMCKalteng, Senin (30/5).

“Kami menekankan pihak perusahaan sawit atau PBS lainya untuk dapat segera merealisasikan plasma untuk masyarakat. Kami juga menyambut baik pemerintah pusat dalam upaya meaudit perusahaan sawit, dimana di Kalteng juga melakukan upaya pengecekan tim terpadu. Apabila ada ditemukan yang melanggar hukum, akan ditindak tegas, kalau perlu kita cabut izinya,” lanjut Gubernur Sugianto.

Menurut Gubernur untuk menghindari konflik yang sering terjadi, seluruh perusahaan besar sawit (PBS) di wilayah Kalimantan Tengah untuk segera memenuhi atau melaksanakan kewajiban plasma, misalnya kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Gubernur menegaskan dalam upaya situasi masyarakat dan pihak perusahaan adanya terlibat konflik, Gubernur Sugianto akan mengecek dan memanggil pihak perusahaan termasuk mendengarkan aspirasi warga untuk mencermati  secara  utuh mengenai permasalahan yang terjadi.

Saat ditanyakan mengenai hal yang terjadi beberapa hari yang lalu di group perusahaan Wilmar, Gubernur Sugianto menyebutkan kisruh tersebut juga menjadi perhatian serius,  dan Pemprov Kalteng bersama Pemkab Kotim dan Seruyan segera akan melakukan pengecekan langsung untuk meninjau langsung.

“Saya sudah hubungi langsung Bupati Kotim  dan Bupati Seruyan untuk mengkoordinasikan hal ini, nanti kami akan cek sama sama kesana, bersama kepala daerah untuk menindaklanjuti informasi tersebut,” ucap Sugianto Sabran.

Menurut Gubernur, dalam hal apapun terkait dengan hak dan kepentingan masyarakat, pemerintah harus hadir. Dirinya menghimbau masyarakat untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian melalui  koordinasi intensif antara pemerintah provinsi , pemerintah kabupaten serta pihak terkait.

“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, karena itu merupakan pengejewantahan dari tugas dan tanggung jawab  yang diamanatkan rakyat , terlebih selaku kepala daerah. Masyarakat juga harus menahan diri, sabar dan memyerahkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk upaya melakukan koordinasi dengan baik,” pungkas tutup Gubernur H. Sugianto Sabran. (red)