TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN, ANTARA HARAPAN DAN REALITA DI ERA KETERBUKAAN

Selama ini, kalau kita berbicara tentang anggaran pemerintah, yang terlintas di kepala kebanyakan orang biasanya hanya soal angka-angka besar dan laporan keuangan yang berlembar-lembar. Bahkan tidak jarang, anggaran dianggap sebagai urusan teknis yang hanya dipahami oleh para akuntan. Padahal, menurut saya, anggaran publik jauh lebih dari sekadar catatan uang masuk dan keluar. Ia adalah cermin prioritas pembangunan dan alat ukur apakah pemerintahan benar-benar bekerja untuk rakyat.

Dua konsep yang selalu melekat dalam pengelolaan anggaran adalah transparansi dan akuntabilitas. Saya sering mendengar keduanya disebut di berbagai forum, mulai dari seminar kampus sampai pidato pejabat daerah. Namun pertanyaan besarnya: sejauh mana dua konsep ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar slogan? Sebab masih banyak kasus di mana anggaran besar mengalir ke suatu proyek, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Masyarakat dibuat bingung karena akses informasi terasa sangat terbatas.

Sebagai mahasiswa Administrasi Publik di Banyuwangi, saya merasa persoalan ini sangat dekat dengan keseharian kita. Setiap ada berita tentang proyek yang mangkrak atau jalan cepat rusak, saya selalu bertanya: apakah anggarannya dikelola dengan benar? Apakah masyarakat punya akses untuk mengetahui alokasi dan realisasinya? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu akademik, melainkan keprihatinan sebagai warga negara.

Saya memahami transparansi sebagaimana dijelaskan oleh Andrianto (2007), yaitu sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat karena publik berhak mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya. Menurut Mardiasmo (2009), transparansi anggaran mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang cukup dan dapat diandalkan kepada publik mengenai kebijakan fiskal dan proses penyusunan anggaran. Tanpa transparansi, masyarakat tidak akan pernah tahu apakah uang pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka.

Saya sering melihat sendiri bagaimana pemerintah daerah mengklaim telah transparan dengan mengunggah dokumen APBD di situs resmi. Namun ketika saya mencoba membukanya, yang saya temukan adalah file PDF berisi tabel-tabel rumit yang sulit dipahami orang awam. Bagi saya, ini bukan transparansi sesungguhnya, hanya kepatuhan prosedural yang tidak sampai pada substansi keterbukaan. Transparansi sejati seharusnya mencakup seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Masyarakat tidak hanya berhak melihat hasil akhir, tetapi juga ikut mengetahui sejak awal bagaimana proyek dirancang.

Salah satu praktik transparansi yang patut diapresiasi adalah penggunaan infografis anggaran. Di beberapa desa, seperti Desa Pengulon di Buleleng dan Desa Karangjati di Ngawi, pemerintah desa mulai menerbitkan infografis APBDes yang dipasang di baliho atau spanduk di depan kantor desa. Infografis ini memuat ringkasan sumber pendapatan, alokasi belanja, dan rencana kegiatan desa. Penyajian dalam bentuk visual bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami warga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Saya melihat ini sebagai langkah positif yang seharusnya ditiru oleh pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi. Dengan infografis, masyarakat tidak perlu menjadi akuntan untuk memahami ke mana uang negara dialirkan.

Soal akuntabilitas, Robert Behn (2001) mendefinisikannya sebagai kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil serta proses dari tindakan mereka kepada masyarakat. Definisi ini menekankan dua hal sekaligus: proses dan hasil. Pejabat tidak cukup mengatakan anggaran sudah digunakan sesuai rencana, tetapi harus mampu menunjukkan dampaknya bagi masyarakat. Mardiasmo (2009) menambahkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas terkait penggunaan dana publik.

Selama ini, yang sering terjadi adalah akuntabilitas hanya dimaknai sebagai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban yang tebal. Padahal, akuntabilitas sesungguhnya menuntut pejabat menjawab pertanyaan publik: mengapa proyek ini memakan biaya sekian? Apa dampaknya bagi masyarakat? Saya prihatin dengan pandangan bahwa anggaran harus selalu meningkat setiap tahun. Instansi berlomba mengajukan anggaran besar, bukan karena kebutuhan riil, tetapi karena takut dipotong di tahun berikutnya. Output penganggaran pun sering dianggap dokumen administratif, bukan tolak ukur hasil nyata. Kita terlalu sibuk menghitung uang yang keluar, tetapi lupa menanyakan apa yang dihasilkan.

Penelitian oleh Anugriani (2014) dan Adrianto (2012) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berimplikasi positif terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. Semakin kuat akuntabilitas, semakin tinggi kinerja anggaran. Demikian pula dengan transparansi, penelitian Adrianto (2012) dan Garini (2011) menyatakan bahwa keterbukaan mampu menaikkan performa anggaran. Hasil riset mengindikasikan bahwa semakin kuat transparansi, semakin tinggi performa anggaran.

Namun saya juga menemukan bahwa masih ada hasil penelitian yang kontradiktif. Beberapa studi menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu meningkatkan kinerja, karena dapat mengakibatkan organisasi mengambil pendekatan formalitas dengan menerbitkan volume besar data mentah tanpa konteks yang berarti. Jika data ini tidak dapat dimengerti oleh masyarakat, data menjadi tidak berarti. Ini mengingatkan saya pada fenomena unggah PDF yang saya sebutkan sebelumnya.

Meski begitu, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bukan tanpa hambatan. Penelitian di Desa Gotputuk, Kabupaten Blora menunjukkan bahwa hambatan disebabkan oleh rendahnya kapasitas aparatur desa, minimnya literasi digital, dan budaya birokrasi yang tertutup. Kasus di NTB yang ditemukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menunjukkan bagaimana anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp500 miliar dialokasikan tanpa justifikasi kebutuhan darurat yang jelas. Ini contoh nyata bagaimana anggaran bisa dimanipulasi ketika pengawasan lemah.

Beberapa solusi yang menurut saya penting: pertama, pemerintah harus menyajikan data anggaran dalam bentuk visual seperti infografis. Kedua, akuntabilitas diperkuat melalui sanksi tegas bagi pelanggaran. Ketiga, komunikasi pemerintah-masyarakat ditingkatkan. Keempat, pelaksanaan anggaran harus mengejar capaian hasil, bukan sekadar penyerapan. Kelima, masyarakat dilibatkan aktif dalam pengawasan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi pemerintahan yang bersih. Transparansi memberi ruang bagi masyarakat untuk melihat, akuntabilitas memberi kepastian bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Mardiasmo (2009) katakan, keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama.

Tugas generasi muda, termasuk saya, adalah memastikan keduanya tidak berhenti sebagai wacana akademik, melainkan menjadi praktik kebijakan nyata. Sebab pada akhir cerita, anggaran yang dikelola dengan benar adalah bentuk paling konkret dari kehadiran negara untuk warganya. ***