Wagub Kalteng Usulkan Kabupaten Kotim dan Kobar Masuk Level 4

PALANGKA RAYA, BorneoDaily.co.id  – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat secara virtual melalui konferensi video dari Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya, Sabtu (17/7/2021).

Rakor dalam rangka mengevaluasi dan membahas perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat PPKM ini dalam upaya menanggulangi dan menekan jumlah sebaran penularan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah Pusat juga resmi memperpanjang PPKM Mikro di luar Pulau Jawa – Bali terhitung tanggal 6 – 20 Juli 2021. Serentak juga termasuk Provinsi Kalimantan Tengah,  Gubernur Sugianto Sabran telah resmi mengeluarkan instruksi Nomor 180.17/109/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Menindaklanjuti kebijakan Perpanjangan PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat yang sedang berlangsung dan akan selesai beberapa hari lagi, yaitu pada 20 Juli 2021, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju mengevaluasi dengan memperhatikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang masih meningkat. Dalam rapat tersebut, beberapa Menteri turut serta menyampaikan paparan dan memberikan solusi.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian antara lain menyampaikan keseriusan dalam upaya pengendalian COVID-19 dengan berpedoman pada data dasar.

“Namun yang di luar Jawa – Bali, ini betul-betul kita bergerak secara serius dan sistematis, lalu waspada dan upayakan untuk bisa terus mengendalikan dengan dasar data atau evidence based,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga meminta Pemerintah Daerah untuk terus memantau data tersebut setiap hari sebagai data utama dalam menentukan langkah kebijakan.

Kemudian juga terkait tentang beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa daerah, Mendagri mengutarakan bahwa kuncinya terletak pada koordinasi dari Pemerintah Daerah bersama Forkopimda untuk menggandeng elemen-elemen masyarakat.

Sementara itu menjelang Idul Adha, Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan untuk bersungguh-sungguh dalam menerapkan PPKM agar tidak menimbulkan lonjakan kasus COVID-19 sehingga PPKM tidak perlu diperpanjang. Mendagri pun berharap apabila PPKM harus diperpanjang, maka upaya itu harus efektif untuk menurunkan angka kasus COVID-19.

“Kita sangat berharap bahwa PPKM ini kalaupun nanti diperpanjang, itu betul-betul bisa efektif. Kita berpikir lebih baik kita tekan dan betul-betul efektif untuk melandaikan kasus di daerah masing-masing dalam jangka waktu yang pendek, dibanding kita tanggung-tanggung untuk melakukan, melandaikan. Kasusnya tidak landai, maka akan diperpanjang lagi,” tegas Mendagri Tito Karnavian.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, terkait vaksin maupun pendistribusian perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) yang hingga saat ini belum terealisasi secara maksimal.

Lebih lanjut, Menko Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembagian beras 10 kg sebetulnya sangat terbatas karena nilainya sekitar Rp 100 ribu.

Usai paparan dari para menteri, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian laporan dari beberapa Kepala Daerah. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo turut menyampaikan laporan data terkini Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Yang pertama dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Gubernur Kalimantan Tengah juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/109/2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro”, kata Wagub Kalteng dalam rapat bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui konferensi video tersebut.

Lebih lanjut dalam laporan tersebut, Wagub Kalteng Edy Pratowo juga menyampaikan penambahan dua wilayah kabupaten dengan kriteria level 4 (empat) dalam masa PPKM Mikro Diperketat.

“Jika di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 yang dirubah menjadi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021, ada tiga kabupaten/kota yang ditetapkan dalam penerapan PPKM Diperketat, maka melalui Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180, kami menetapkan tambahan untuk dua kabupaten lagi, sehingga untuk penerapan PPKM Diperketat di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lima kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Yang memang dalam beberapa hari terakhir cenderung untuk terkonfirmasi positif meningkat,” kata Wagub Edy Pratowo.

Dalam kesempatan itu, Wagub Edy Pratowo juga menyampaikan progres pemberian vaksinasi kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan meminta dukungan Pemerintah Pusat terhadap ketersediaan stok vaksin COVID-19. “Capaian vaksinasi dosis 1 untuk seluruh kelompok target sasaran vaksinasi mencapai 419.887 orang atau 20,69% dari target 2.088.905 orang, sedangkan vaksinasi dosis 2 mencapai 206.740 orang atau 11,48%. Kami mohon dukungan distribusi vaksin karena antusiasme masyarakat sangat baik dan mereka juga bahkan sampai rela antri sejak subuh sampai dengan sore hari,” beber Wagub.

Tidak hanya itu, Wagub Edy Pratowo juga melaporkan kepada para menteri tentang langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan jajaran TNI dan POLRI dalam menekan dan menanggulangi lonjakan kasus COVID-19. “Kami melakukan tracing, testing dan kemudian treatment setiap hari dilaksanakan. Dan antisipasi jika terjadi kedaruratan untuk ketersediaan tempat tidur, beberapa tempat juga telah kami skenariokan, diantaranya untuk persiapan di tempat gor, kemudian gor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian juga yang disiapkan oleh jajaran TNI dan POLRI dengan tenda-tenda darurat,” ujar Wagub.

Selain itu, Wagub Kalteng menyampaikan kepada Menko Perekonomian terkait ketersediaan jumlah tenaga kesehatan yang juga perlu menjadi pemikiran bersama karena menjadi pertimbangan ketika menghadapi lonjakan kasus kedepannya.

“Namun, kami berharap dengan adanya dukungan semua pihak dan kami juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terutama untuk melakukan penyekatan di beberapa wilayah karena Kalimantan Tengah ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, sehingga di beberapa ruas tempat yang kami kira sangat strategis juga dilakukan penyekatan. Dan ini juga memberikan dampak yang efektif bagi perkembangan untuk pengendalian COVID-19 di Kalimantan Tengah. Kemudian kami juga berharap sekali dukungan-dukungan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri tadi untuk bisa disupport dari Pemerintah Pusat, dan pada prinsipnya kami sejalan tegak lurus melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,” pungkas Wagub Kalteng Edy Pratowo. (BA)